Pemdes Mantun Galakkan Pertanian Hidroponik hingga Penanganan Stunting
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pelatihan pertanian hidroponik dan penguatan ketahanan pangan.
Langkah ini sebagai solusi atas keterbatasan lahan pertanian yang kini kian sempit di wilayah tersebut. Kepala Desa Mantun, Heri Wibowo menjelaskan, pelatihan hidroponik menjadi program prioritas karena lahan pertanian di desa hampir tidak tersisa.
Dengan demikian, ia mendorong warga untuk memanfaatkan ruang pekarangan rumah sebagai tempat budidaya berbagai jenis sayuran.
“Program Pemdes Mantun adalah sosialisasi pelatihan pertanian hidroponik. Berhubung lahan pertanian di desa sudah tidak ada, supaya warga bisa menanam sendiri di pekarangan rumah masing-masing. Kondisi saat ini sayur mahal, sehingga pelatihan hidroponik ini bisa mengisi kekosongan lahan pertanian kami,” ujar Heri kepada NTBSatu, Sabtu, 29 November 2025.
Ia menambahkan, Pemdes memberikan sosialisasi dan pelatihan secara langsung kepada warga. “Selain pertanian, kami juga support (mendukung, red) ketahanan pangan, seperti bibit ayam dan lain-lain,” imbuhnya.
Selain peningkatan ekonomi dan pangan, Pemdes Mantun juga fokus terhadap program kesehatan masyarakat, khususnya penanganan stunting. Pemerintah desa secara rutin menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak dan kelompok lanjut usia (lansia).
“Selanjutnya, untuk penanganan stunting, Pemdes tetap konsisten mengadakan PMT stunting ke anak-anak. Kemudian ke lansia-lansia kami juga berikan PMT,” jelas Heri.
Di sektor infrastruktur, Pemdes Mantun mengalokasikan anggaran desa untuk pembangunan sejumlah fasilitas, seperti penyediaan sumur bor, pembukaan akses jalan di beberapa RT, serta pembangunan jalan menuju sekolah.
“Pada sektor infrastruktur, Pemdes Mantun menganggarkan beberapa program seperti sumur bor dari desa, membuat akses jalan di beberapa RT, dan juga pembangunan jalan akses sekolah dan sebagainya,” terangnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.nia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.t.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah..
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
