Desa Pasir Putih Pacu Infrastruktur hingga Bantuan Sosial untuk Atasi Kemiskinan
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus memaksimalkan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan hingga pariwisata.
Kepala Desa Pasir Putih, Ahmadi menyebutkan, pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama melalui pembangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang seluruh pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Program infrastruktur desa adalah pembangunan sekolah PAUD HI. Itu untuk masalah pendidikan terutama usia dini. Kami konsen di itu. Seluruh pembiayaan semua ditanggung APBDes,” jelas Ahmadi kepada NTBSatu, Sabtu, 29 November 2025.
Selain pendidikan, Desa Pasir Putih juga mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur dari APBD Kabupaten, terutama pada peningkatan kualitas jalan desa.
“Dari APBD, yang paling dominan adalah pembangunan jalan hotmix. Masyarakat kami bersyukur sekali atas adanya jalan tersebut,” ujarnya.
Bantuan Sosial hingga Pengembangan Pariwisata
Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah desa telah menyalurkan bantuan bagi kelompok tani berupa bibit dan peralatan pertanian.
“Tahun kemarin kami berikan bantuan untuk bibit jagung sama peralatan pertanian ke warga kami yang masuk dalam kelompok tani,” ungkapnya.
Pemerintah desa juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga kategori kemiskinan ekstrem. Dari total 44 warga, kini tersisa 11 penerima BLT yang akan segera disalurkan bantuannya.
Lebih jauh, Ahmadi menuturkan, Desa Pasir Putih sedang mempersiapkan pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi baru. Desa Pasir Putih menjadi salah satu dari empat desa pariwisata di KSB, dengan potensi unggulan Pantai Pasir Putih.
“Kami sedang melakukan pengembangan pariwisata. Desa Pasir Putih adalah salah satu dari 4 desa pariwisata di Sumbawa Barat. Kami punya Pantai Pasir Putih. Pemdes sudah coba membangun komunikasi dengan Pemda untuk pembebasan lahan,” katanya.
Ia optimistis jika pengembangan pariwisata dapat berjalan sukses, maka ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM akan mengalami pertumbuhan signifikan.
“Jika pengembangan pariwisata ini sukses, UMKM akan bangkit dan perekonomian desa bisa tumbuh baik,” tutup Ahmadi.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
