Pemdes Bukit Damai Prioritaskan Program Infrastruktur hingga Penurunan Stunting

Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus mendorong berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan ekonomi warga, pembangunan infrastruktur, serta layanan sosial.

Salah satu program unggulan, yakni program pemberdayaan sosial “Belanja Janda” yang memberikan dukungan ekonomi kepada para janda di desa tersebut.

Melalui program itu, setiap janda menerima bantuan sebesar Rp15 ribu per hari melalui sistem kupon yang ditukarkan saat kegiatan pasar UMKM yang digelar setiap hari Jumat.

“Per harinya janda mendapatkan Rp15 ribu dari desa. Jadi, setiap hari Jumat UMKM dengan janda bertukar barang jualan dengan kupon. Jandanya mengambil kupon, penjualnya mengambil uang ke bendahara desa. Namun hal itu dilakukan berdasarkan kondisi keuangan desa,” jelas Kepala Desa Bukit Dama, Suwardi kepada NTBSatu, Sabtu, 29 November 2025.

Desa Bukit Damai memiliki jumlah penduduk 2.526 jiwa dengan 626 Kepala Keluarga (KK). Secara administratif desa tersebut terdiri dari tiga dusun dan 13 RT.

Pembangunan Infrastruktur

Di bidang infrastruktur, Pemdes Bukit Damai telah menyelesaikan pembangunan jalan desa dengan paving block secara menyeluruh.

“Jalan-jalan tidak ada yang rusak lagi karena semua sudah menggunakan paving block,” ungkap Suwardi.

Selain jalan, desa juga telah membangun Aula desa sebagai fasilitas pertemuan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta melakukan rehabilitasi masjid dan mushola.

Program Penurunan Stunting dan Santunan Sosial

Untuk bidang kesehatan dan penanggulangan stunting, Pemdes Bukit Damai memberikan santunan sebesar Rp1 juta bagi ibu yang baru melahirkan untuk pemenuhan gizi bayi dan ibu.

“Santunan Rp1 juta untuk ibu-ibu setelah melahirkan supaya mereka bisa membeli makanan bergizi,” ujar Suwardi.

Selain itu, desa juga memiliki program santunan kematian yang sudah diberikan kepada 10 keluarga, serta memberikan santunan melahirkan kepada 10 ibu.

“Ini program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Meski lahan pertanian terbatas, desa tetap mengembangkan sektor pertanian melalui program pertanian berbasis hidroponik. Sementara itu, pada sektor peternakan dilakukan bantuan bibit sapi dan penggemukan sapi kepada warga.

Sejumlah pelatihan juga telah digelar untuk peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk pelatihan Posyandu, pelatihan penurunan stunting, serta program bersih desa.

“Lalu ada juga program pelatihan Posyandu dan pelatihan penurunan stunting. Terus ada juga program bersih desa dan lain-lain,” tutup Suwardi.

Percepatan Pembangunan

Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.

Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.

RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.

Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.

Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.

Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)