Saminar Salit Pacu Pembangunan Desa Lewat Infrastruktur hingga Pemberdayaan Petani
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Saminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memprioritaskan program pembangunan di sektor kesehatan, pertanian, serta pengentasan kemiskinan sepanjang tahun berjalan.
Kepala Desa Saminar Salit, Khairuddin mengatakan, pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan menjadi fokus utama desa sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
“Pada bidang kesehatan, Pemdes Saminar Salit fokus pada program pembangunan fisik atau infrastruktur seperti Posyandu dan Polindes,” ujar Khairuddin kepada NTBSatu, Kamis, 28 November 2025.
Selain sektor kesehatan, Pemdes juga memaksimalkan pembangunan di sektor pertanian sebagai penopang ekonomi mayoritas masyarakat.
“Di sektor pertanian, program pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan saluran-saluran drainase yang ada di wilayah desa. Kemudian pembagian mesin pompa air. Lalu bantuan ke peternakan, berupa bibit ayam kampung hingga bibit kambing,” jelasnya.
Sementara dalam aspek pengentasan kemiskinan, desa tetap mengoptimalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai program prioritas yang bersumber dari regulasi pemerintah pusat.
“Dalam aspek pengentasan kemiskinan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan mandatori yang harus kita penuhi karena itu regulasi dari pusat,” tegas Khairuddin.
Ia menyebutkan, mayoritas masyarakat Desa Saminar Salit berprofesi sebagai petani padi dan hortikultura, meski terdapat juga warga yang bekerja sebagai ASN.
“Mayoritas warga bekerja sebagai petani padi dan holtikultura kendati pun ada yang PNS dan P3K. Jumlah KK 458 dan jumlah penduduk sebanyak 1.687 jiwa,” terangnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
