Kelurahan Seketeng Kembangkan Wisata Budaya Perkuat Identitas dan Ekonomi Lokal
Mataram (NTBSatu) – Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa terus mendorong penguatan sektor wisata budaya sebagai identitas utama wilayah Sumbawa.
Lurah Seketeng, Ari Kurniawan, S.AP., menjelaskan, wilayahnya menyimpan dua pusat budaya besar yang selalu menarik perhatian publik setiap tahun.
“Karena tadi di tempat kami ada yang namanya Istana Dalam Loka serta Istana Bala Kuning,” ujar Ari kepada NTBSatu, Jumat, 21 November 2025.
Dua lokasi itu rutin menjadi tempat kegiatan adat, kunjungan seremonial, serta agenda kerajaan yang berjalan melalui koordinasi lembaga adat Tana Samawa dan Tana Lats.
“Dan itu setiap waktu, bahkan setiap tahun ada agenda resminya, tentang ada kunjungan seremonial, ada acara kerajaan yang difasilitasi oleh lembaga adat, Tana Samawa, Tana Lats,” jelasnya.
Ari menegaskan, pemerintah daerah menjadikan wisata budaya Seketeng sebagai prioritas karena nilai sejarahnya sangat kuat.
“Sehingga Pemda menangkap sinyal itu sebagai program prioritasnya. Dikemas dalam wisata budaya,” jelasnya.
Pemerintah kemudian menggabungkan wisata budaya dengan paket wisata pihak ketiga, agar wisatawan memperoleh pengalaman yang lebih lengkap.
Ari menyampaikan, Pemerintah Pusat ikut memberi sinyal dukungan melalui program wisata budaya. Upaya itu berjalan setelah Kabupaten Sumbawa memperoleh pengakuan nasional sebagai kota budaya dalam konferensi di Yogyakarta.
Dukungan itu membuka ruang bagi Seketeng untuk mengembangkan wisata budaya secara lebih luas, karena dua ikon budaya utama berada di kelurahan tersebut.
Ari juga menambahkan, pemerintah kabupaten semakin memperkuat sektor wisata budaya melalui agenda kreatif seperti Car Free Night yang mengarahkan pengunjung menuju Bala Kuning, Dalam Loka, hingga Museum Bala Turangga.
Langkah ini menciptakan pergerakan ekonomi baru bagi masyarakat, sekaligus menjaga identitas budaya lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
Dengan dukungan berbagai pihak, Ari optimis wisata budaya Seketeng mampu memberi manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan citra daerah.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
