Desa Taliwang Benete Masuk Prioritas Program NTB Lestari Berkelanjutan
Mataram (NTBSatu) – Desa Taliwang Benete di Kabupaten Sumbawa Barat, mendapatkan prioritas utama dalam Program NTB Lestari Berkelanjutan yang selaras dengan arah pembangunan lingkungan RPJMD 2025–2029.
Fokus program ini mendorong desa memperkuat ekonomi hijau melalui pengelolaan sampah organik secara terstruktur dan berkelanjutan.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Ahmadi melalui Humas Dian Sosianti menjelaskan, program NTB Lestari menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pengolahan sampah organik.
Ia menegaskan, pentingnya peningkatan kapasitas warga agar pengelolaan sampah mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.
“Lewat cara ini, lingkungan menjadi bersih, sekaligus membuka potensi ekonomi bagi warga desa. Sampah yang tadinya menjadi masalah kini bisa menjadi sumber penghasilan,” ujar Dian beberapa waktu lalu.
Dian menerangkan, program ini memakai anggaran DBHCHT yang menyasar desa penghasil tembakau, desa dengan angka kemiskinan tinggi, serta desa dengan keberadaan buruh tani tembakau.
Desa Taliwang Benete muncul sebagai fokus penting karena masyarakatnya menunjukkan semangat kuat dalam mempercepat pengelolaan sampah organik berbasis magot, pupuk kompos, serta pakan ternak.
Selain Taliwang Benete, program ini juga mencakup desa-desa lain seperti Kembang Kuning, Joben, dan Sakra di Lombok Timur. Tumpak, Bakan, dan Tanak Beak di Lombok Tengah. Kemudian, Mekar Sari di Lombok Barat. Serta, Rato di Kabupaten Bima dan satu desa di Dompu.
“Setiap desa memang sudah kelompok pengelola sampah yang disiplin, memiliki regulasi internal. Ini yang kita akan level up untuk menerapkan budidaya magot skala kecil dan mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak,” jelas Dian.
Targetkan Pengelolaan Sampah Organik Efektif
Dian mengungkapkan, sampah organik menjadi perhatian utama karena menyumbang 62 persen emisi. Untuk itu, DLHK Provinsi NTB menargetkan pengelolaan sampah organik yang efektif agar tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi lokal.
Sejumlah desa sudah menunjukkan hasil awal yang menjanjikan. Kembang Kuning dan Joben misalnya, aktif mengelola sampah organik dan memanfaatkan magot untuk pakan ternak.
Sementara di Taliwang, Sumbawa memiliki dukungan masyarakat yang kuat sehingga potensi ekonomi berbasis sampah organik bisa berkembang lebih cepat.
Program ini juga sejalan dengan Desa Berdaya dan agenda 20 salah satu dari 10 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal-Dinda dalam RPJMD 2025-2029.
DLHK Provinsi NTB menekankan kolaborasi lintas sektor, mulai perangkat desa hingga masyarakat, sebagai kunci keberhasilan.
“Melalui pengelolaan sampah yang baik, desa-desa prioritas ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lain di NTB, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan menjaga lingkungan,” tutup Dian.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
