Sektor Pertanian hingga Perdagangan Jadi Penopang Ekonomi Kelurahan Bugis
Mataram (NTBSatu) – Sektor pertanian masih tercatat sebagai penopang utama perekonomian masyarakat di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Namun, pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan kawasan perkotaan membuat lahan pertanian di wilayah tersebut terus mengalami penyusutan.
Lurah Bugis, Surya Darmayadi menjelaskan, perubahan tata ruang akibat posisi strategis kelurahan yang berada di pusat Kota Taliwang, membuat masyarakat turut beralih ke sektor usaha lain, khususnya jasa dan perdagangan.
“Sektor paling utama di Kelurahan Bugis itu sektor pertanian. Tetapi seiring pertumbuhan penduduk, lahan pertanian semakin lama semakin berkurang. Itu karena lokasinya berada di Kota Taliwang,” ungkap Surya kepada NTBSatu, Jumat, 14 November 2025.
Dengan semakin menurunnya luasan lahan garapan, masyarakat mulai mengembangkan mata pencaharian baru pada sektor non-pertanian.
Menurut Surya, aktivitas perdagangan dan jasa rumah tangga kini mendominasi kegiatan ekonomi yang mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga.
“Karena itu, pengembangan di kawasan pemukiman yang dominan adalah sektor jasa dan perdagangan. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai pedagang hingga sektor jasa dalam menopang perekonomian,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlihat semakin pesat di sepanjang jalur utama kelurahan. Jenis usaha dan jasa yang berkembang antara lain jasa keuangan, koperasi, hingga usaha kuliner.
“Mulai dari sektor jasa perbankan, koperasi, dan sektor perdagangan melalui aktivitas UMKM di sepanjang jalan utama. Sekarang para pelaku UMKM di Kelurahan Bugis mulai berkembang dan bertumbuh karena penduduknya lebih heterogen,” tutup Surya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
