Pemprov NTB Kucurkan Rp300 – Rp500 Juta untuk Empat Desa Berdaya di Sumbawa
Mataram (NTBSatu) – Empat desa di Kabupaten Sumbawa yang menjadi sasaran program desa berdaya akan mendapat alokasi anggaran dari Pemprov NTB sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Adapun keempat desa tersebut masuk kategori kemiskinan ekstrem. Di antaranya: Desa Pada Suka, Labuan Aji, Motong, dan Desa Lape.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi mengatakan, desa Berdaya rencananya akan mendapat kucuran sekitar Rp300 juta hingga Rp500 juta, tergantung kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan kapasitas masing-masing desa. Namun, penggunaan dana tersebut tetap mengacu pada tema-tema prioritas yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
“Kalau misalnya dikucurkan melalui desa, penggunaannya nanti ditentukan sesuai dengan 20 tema yang sudah ada,” lanjutnya.
Dua puluh tema yang dimaksud meliputi Desa Hijau, Desa Operasi Merah Putih, Desa Ekspor, Desa BUMDes, Desa Belajar, Desa Wisata, Desa Mandiri Pangan, hingga Desa Koperasi Merah Putih. Masing-masing tema akan melibatkan dinas teknis sesuai bidangnya.
“Misalnya Desa Hijau nanti dikelola oleh Dinas Kehutanan, Desa Ekspor oleh Dinas Perdagangan, dan Desa BUMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” terangnya.
Berdasar laman resmi Desa Berdaya, tiga target utama pengembangan Desa Berdaya, yaitu pengentasan kemiskinan yang menyasar 336 desa kantong kemiskinan terutama Kemiskinan Ekstrem sejumlah 106 desa.
Selanjutnya pengembangan desa mandiri pangan yang menyasar desa yang memiliki potensi agromaritim, mengembangkan lumbung pangan desa untuk desa yang rawan pangan, dan mengembangkan Rumah Pangan Desa pada 336 desa kantong kemiskinan. Serta membina dan mengembangkan 375 Desa Wisata.
Percepatan Pembangunan
Sebagai informasi, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
