Desa Mungkin Sumbawa Genjot Infrastruktur Air untuk Kemandirian Pertanian
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Sumbawa, terus mengupayakan pembangunan infrastruktur air untuk memperkuat kemandirian pertanian warga.
Kepala Desa Mungkin, Darwin, menilai masyarakat membutuhkan dukungan sarana pengairan agar petani mampu menjaga produktivitas dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Ia menegaskan petani masih berjuang keras dalam memenuhi kebutuhan dasar karena proses pertanian memerlukan modal besar.
Berbagai langkah konkret sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah desa memperkuat jaringan irigasi, menambah jalur distribusi air, serta memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian terpenuhi sepanjang musim tanam.
“Kita coba untuk bantu buat check dam bagi bapak-bapak atau petani yang enggak ada check dam, terus kita beli mesin air, dan mesin semprot,” ungkapnya kepada NTBSaru, Minggu, 16 November 2025.
Pemerintah daerah juga memberi dukungan melalui sejumlah fasilitas. Pemkab Sumbawa membantu pengadaan mesin air, dan perbaikan infrastruktur dengan mengoptimalisasi lahan untuk perpipaan.
“Dari pemerintah sudah ada bantuan seperti bantuan mesin air, opla (optimalisasi lahan) perpipaan, ini sangat bermanfaat sekali,” tambahnya.
Potensi Desa Mungkin
Desa Mungkin memiliki potensi besar melalui lahan sawah dan kebun yang berkembang pesat. Komoditas seperti padi, jagung, dan berbagai tanaman hortikultura menjadi penopang ekonomi masyarakat.
“Untuk sekarang bergantung dengan pertanian 100 persen. Untuk sampingan saat ini ada beberapa warga jadi penebang rotan,” ungkap Darwin, Kamis, 6 November 2025.
Kondisi tanah yang subur serta ketersediaan air dari Sungai Moyo memberi peluang bagi desa untuk memperkuat sektor pertanian sebagai basis kesejahteraan.
Meskipun kondisi lahan bergantung pada curah hujan, semangat petani tetap kuat untuk menjaga produktivitas pertanian mereka melalui berbagai cara kreatif. Sebagian warga mulai melakukan inovasi untuk menjaga kelangsungan hasil panen, seperti memanfaatkan aliran sungai dan pompa air.
Tanggapan Pemprov NTB
Sebagai informasi, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
