Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mendorong percepatan transformasi keuangan digital di wilayahnya.
Langkah ini ia yakini sebagai strategi krusial untuk menutup celah potensi kebocoran anggaran, serta meningkatkan efisiensi.
Iron -sapaan Bupati Lombok Timur- menyampaikan arahan tegas ini dalam acara High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurutnya, sistem pembayaran non-tunai secara otomatis menciptakan jejak transaksi yang jelas dan akuntabel.
Hal ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga secara signifikan mempersempit ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
Ia secara khusus menyoroti penerapan digitalisasi pada sektor penerimaan daerah, seperti retribusi pasar dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai area prioritas untuk menjamin keamanan dana.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara serius meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara melalui program Capacity Building.
“Kalau kita dengar dari Bank NTB, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Pertama, kita akan mendapatkan semacam transaksi dan akuntabilitas yang memadai, yang kedua adalah efisiensi karena non-tunai pasti akan terjadi,” jelasnya.
Bupati Iron menyatakan kebanggaannya, atas pencapaian kolektif jajarannya yang berhasil membawa Lombok Timur masuk nominasi penghargaan TP2DD dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat nasional.
Ia mengapresiasi, kinerja seluruh staf yang tetap solid meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan pemotongan anggaran hingga lebih dari Rp300 miliar.
Optimalkan PAD Lewat Digitalisasi
Ketua TP2DD Lombok Timur, M. Juaini Taofik memperkuat pernyataan Bupati dengan menyebut, digitalisasi sebagai kebutuhan mendasar, bukan sekadar tren.
Ia menjelaskan, digitalisasi berperan strategis dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Taofik menunjuk implementasi QRIS dan virtual account di pasar-pasar tradisional sebagai bukti nyata keberhasilan program ini. Sehingga, mendorong perubahan positif pada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara digital.
Meskipun demikian, pemerintah daerah mengakui tantangan utama yang masih ada, yaitu tingkat literasi digital masyarakat yang perlu ditingkatkan. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerja sama sinergis dari semua pemangku kepentingan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama TP2DD menegaskan komitmennya untuk terus mendorong adopsi transaksi digital hingga merata, demi mewujudkan visi daerah yang sejahtera, maju, dan transparan. (*)
