Mataram (NTBSatu) – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal di Indonesia, masih terus berlanjut dan belum menunjukkan adanya penurunan signifikan.
Berbagai sektor industri, terutama sektor teknologi dan e-commerce, masih mengalami tekanan ekonomi yang mendorong perusahaan untuk memangkas jumlah tenaga kerja.
Kali ini, TikTok Shop dilaporkan telah melakukan PHK massal terhadap ratusan karyawannya di Tanah Air. Langkah ini sebagai bagian dari upaya efisiensi biaya pasca akuisisi Tokopedia 2024 lalu.
Menurut laporan Bloomberg, TikTok Shop, platform e-commerce milik ByteDance Ltd telah memangkas tenaga kerja dari berbagai divisi. Termasuk tim logistik, operasional, pemasaran, hingga pergudangan.
Perampingan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran perusahaan untuk mengintegrasikan operasional, setelah merger dengan Tokopedia, yang sebelumnya milik GoTo Group.
Selain itu, Bloomberg menyebutkan bahwa gelombang PHK berikutnya diperkirakan akan dilakukan paling cepat pada Juli mendatang.
Saat ini, total jumlah karyawan gabungan TikTok Shop dan Tokopedia di Indonesia tersisa sekitar 2.500 orang. Padahal, setelah merger rampung pada awal tahun lalu, jumlah karyawan mencapai sekitar 5.000 orang.
Juru bicara TikTok menyatakan, perusahaan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan bisnis secara berkala. Tujuannya untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan layanan kepada pelanggan.
“Kami terus berinvestasi di Tokopedia. Indonesia sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” ujar juru bicara TikTok dalam pemberitaan Bloomberg, Jumat, 30 Mei 2025.
Indonesia sendiri menjadi pasar utama dan terbesar bagi ekspansi e-commerce ByteDance di Asia Tenggara. Namun, ketatnya persaingan dari pemain besar seperti Shopee (milik Sea Ltd.) dan Lazada (bagian dari Alibaba Group) menjadi tantangan tersendiri.
PHK massal di TikTok Shop menambah daftar panjang perusahaan teknologi yang melakukan efisiensi tenaga kerja di Indonesia, selama beberapa bulan terakhir. Kondisi ini menandakan bahwa tekanan terhadap sektor digital di Indonesia belum usai. (*)
