Akademisi Unram Nilai Proyek Revetment Gili Meno Berisiko Picu Abrasi Baru dan Degradasi Ekosistem
Mataram (NTBSatu) – Dosen Ahli Bioekologi Pesisir dan Ekologi Pembangunan Universitas Mataram (Unram), Hilman Ahyadi, M.Si., menilai, proyek pembangunan revetment di kawasan Gili Meno, Lombok Utara, berpotensi menimbulkan kerusakan.
Hilman menganggap, pembangunan infrastruktur keras di kawasan konservasi tersebut menyimpan risiko ekologis serius. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Hilman juga menjelaskan, pembangunan revetment atau reklamasi pantai memang menjadi metode cepat untuk menekan abrasi. Namun, efektivitas tersebut dibayar dengan biaya lingkungan yang tinggi.
“Metode ini memang bisa meminimalkan abrasi di satu titik, tetapi risikonya sangat besar. Arus dan gelombang laut tidak berhenti, melainkan akan dibelokkan dan berpotensi menghantam pantai lain,” kata Hilman kepada NTBSatu Minggu, 21 Desember 2025.
Menurutnya, perubahan pola arus dan gelombang pascakonstruksi sangat mungkin memicu abrasi baru di lokasi lain. Terutama, di sisi Selatan Gili Air dan kawasan Pantai Sire. Dampak ini, kata Hilman, tidak hanya mengancam ekosistem tetapi juga keselamatan wisatawan dan nelayan.
Pada tahap konstruksi yang saat ini berlangsung, Hilman menegaskan dampak negatif hampir tidak terelakkan. Mulai dari kekeruhan perairan, kerusakan fisik ekosistem, pembelokan arus laut, potensi tumpahan minyak alat berat, hingga penurunan kualitas udara.
“Ekosistem terumbu karang sangat rentan. Padahal, kawasan Gili Matra ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan yang justru karena kekayaan ekosistem tersebut, yang juga menjadi ikon pariwisata,” ujar Dosen Prodi Ilmu Lingkungan FMIPA Unram tersebut.
Dorong Pendekatan Rehabilitasi Ekosistem
Hilman juga menyoroti, dampak sosial-ekonomi yang sering menjadi alasan pembenaran proyek revetment Gili Meno. Ia mengakui adanya peluang kerja dan usaha, namun menilai manfaat tersebut tidak signifikan bagi masyarakat lokal.
“Pekerjaan dan usaha yang muncul umumnya membutuhkan teknologi tinggi, modal besar, dan alat berat. Ini membuat tenaga kerja lokal dan pelaku usaha lokal justru tidak banyak terlibat,” katanya.
Dalam jangka panjang, lanjut Hilman, lahan hasil reklamasi berpotensi menggeser fungsi utama kawasan Gili Matra dari wilayah konservasi menjadi ruang ekonomi semata. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal penetapan kawasan tersebut.
Sebagai alternatif, Hilman mendorong pendekatan rehabilitasi ekosistem sebagai solusi yang lebih berkelanjutan. Ia menilai, rehabilitasi terumbu karang, lamun, dan mangrove mampu menekan abrasi secara alami sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
“Ekosistem yang sehat akan menarik wisatawan, meningkatkan stok ikan, dan menguntungkan nelayan serta pelaku usaha kuliner. Ini solusi jangka panjang yang lebih ramah lingkungan,” tegasnya.
Hilman juga menekankan, pentingnya kajian lingkungan yang lebih ketat terhadap setiap aktivitas di wilayah pesisir dan laut. Menurutnya, risiko di kawasan laut jauh lebih besar dari sungai atau danau karena dinamika arus, gelombang, dan angin yang terus bergerak tanpa henti.
Mengingat proyek revetment di Gili Meno telah berjalan, Hilman menilai langkah paling realistis saat ini adalah menyiapkan mitigasi dampak pascakonstruksi.
“Mitigasi perubahan pola arus, potensi abrasi di pantai lain, serta risiko keselamatan wisatawan dan nelayan harus segera dipersiapkan,” tambahnya.
Sebagai informasi, proyek revetment senilai Rp70 miliar di Gili Meno juga pernah menuai kecaman dari aktivis lingkungan dan pelaku wisata yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Rakyat (Jarak). Mereka menduga proyek tersebut merusak terumbu karang, mengganggu pariwisata, serta tanpa sosialisasi yang memadai kepada publik. (Zani)
