Brida Ingin NTB Jadi Destinasi Pendidikan, Bukan Sekadar Pengirim Mahasiswa
Mataram (NTBSatu) – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., menegaskan, pihaknya tidak lagi mengelola Beasiswa NTB. Ia juga menilai, skema beasiswa tersebut belum memiliki kriteria yang jelas dan berisiko tidak tepat sasaran.
“Masalah utamanya adalah akuntabilitas. Kriterianya tidak jelas. Siapa yang miskin, siapa yang berprestasi, itu seharusnya tegas dari awal,” ujarnya Selasa, 30 Desember 2025.
Menurutnya, Pemprov NTB saat ini menghadapi keterbatasan fiskal yang cukup serius. Pemangkasan transfer pusat membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, sementara kebutuhan dasar pendidikan masih tinggi.
“Transfer pusat dipotong sampai satu triliun. Dari mana kita membiayai semua mahasiswa keluar negeri?,” katanya.
Ia juga mempertanyakan relevansi pembiayaan pendidikan tinggi ke luar negeri. Sementara itu, angka putus sekolah di NTB masih tergolong tinggi dan menjadi tanggung jawab langsung Pemprov.
“Yang menjadi tanggung jawab provinsi itu justru angka putus sekolah. Kenapa itu tidak dibiayai lebih dulu?,” tambahnya.
Aryadi juga menegaskan, beasiswa tidak boleh dipahami sebagai hak semua warga, melainkan bantuan afirmatif bagi kelompok tertentu.
“Kalau semua orang mau disekolahkan negara, ya tidak bisa. Beasiswa itu sifatnya bantuan, khusus untuk yang berprestasi tapi tidak mampu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, tanpa kriteria yang ketat program beasiswa berpotensi menjadi formalitas administratif dan rawan penyimpangan.
Skema Berbasis Afirmasi dan Destinasi Pendidikan
Sebagai alternatif, Pemprov NTB kini mendorong skema pendidikan campuran. Konsepnya, sebagian kecil mahasiswa akan kuliah ke luar negeri dengan kriteria ketat, sementara fokus utama pada penguatan kampus dalam daerah.
“Masa semua keluar? Coba lihat Jogja. Dia jadi pusat pendidikan. Kapan NTB bisa seperti itu kalau semua orangnya pergi?,” katanya.
Menurutnya, terlalu banyak mengirim mahasiswa keluar justru berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang tidak optimal. Hal itu karena output pendidikan tidak kembali memperkuat ekosistem lokal.
Ke depan, Brida NTB mendorong konsep NTB sebagai destinasi pendidikan, bukan sekadar daerah pengirim mahasiswa. Salah satu langkahnya adalah merangsang mahasiswa asing untuk belajar di NTB.
“Harusnya orang luar negeri mau sekolah di sini. Kampus kita hidup, ekonomi bergerak, dan NTB punya nilai tawar,” ujarnya.
Ia menyebut, skema ini bisa mendapat dukungan melalui insentif non-APBD. Contohnya, dana CSR dan kerja sama dengan lembaga kredibel yang memiliki izin resmi.
Dalam konsep baru ini, APBD tidak lagi menjadi sumber utama pembiayaan beasiswa. Melainkan, menjadi stimulus bagi lembaga-lembaga pendidikan atau mitra yang kompeten dan transparan.
“Kalau beasiswa ada, bukan dari APBD langsung. APBD itu menstimulus, pelaksanaanya lembaga yang punya kompetensi dan izin,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengulang skema lama yang menurutnya lemah dari sisi tata kelola. Penghentian Beasiswa NTB, menurutnya, bukan berarti pemerintah antipendidikan. Melainkan upaya menata ulang arah kebijakan agar lebih realistis dan berkelanjutan.
“Kalau daerah kita kaya, boleh saja menyekolahkan semua. Tapi selama tidak, kita harus adil, terukur, dan bertanggung jawab,” tutupnya. (MKD/*)
