Bupati Jarot Soroti Krisis Ekologi, Tekankan Kembalikan Marwah Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membuka Lokakarya Akademik bertajuk “Mengembalikan Nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge dalam Tata Kelola SDA Sumbawa” di Hotel Nio Garden, Minggu, 30 November 2025.
Dalam sambutannya, ia menegaskan, nilai luhur Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge harus kembali menjadi pedoman dalam tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) di Tana’ Samawa.
Bupati Jarot menyebut kearifan lokal itu bukan sekadar slogan budaya, tetapi kompas moral yang mengajarkan ketakwaan, rasa malu berbuat keburukan, dan amanah menjaga alam.
“Di tengah krisis iklim dan kerusakan hutan, nilai ini sangat relevan. Ini bukan hanya urusan budaya, tapi masa depan Sumbawa,” katanya.
Bupati Jarot mengungkapkan visinya lima tahun ke depan, yakni Sumbawa Hijau dan Lestari. Sejumlah program telah berjalan, antara lain Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon, Gerakan 1 ASN 1 Pohon, Gerakan 1 Siswa 1 Pohon.
Kemudian ada program tanam pohon dapat sapi, hingga penanaman kopi, kemiri, porang, sengon laut, dan berbagai tanaman bernilai tambah.
“Ini investasi jangka panjang untuk stabilitas ekologis dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dorong Penguatan Tata Kelola Hutan
Lokakarya yang digelar Lembaga Adat Tana’ Samawa (LATS) bekerja sama dengan Fraksi PKS DPR RI dan MPR RI itu dihadiri akademisi, camat, pegiat budaya, dan aktivis lingkungan. Hadir pula sebagai keynote speaker, Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI, H. Johan Rosihan, ST.
Dalam pemaparannya, Johan Rosihan menegaskan, maraknya bencana alam belakangan ini harus menjadi peringatan nasional terkait tata kelola hutan.
Ia mengungkapkan, DPR RI kini tengah merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk mempertegas posisi masyarakat adat dan hutan adat.
“Sumbawa punya risiko ekologi yang besar. Kalau hutan tidak dikelola serius, bukan tidak mungkin bencana seperti di Sumatera terjadi juga di sini,” tegasnya.
Namun, Johan tidak merincikan poin perubahan dalam revisi UU tersebut. Johan menegaskan, kebijakan Bupati Sumbawa dalam perlindungan hutan harus mendapat dukungan penuh.
Ketua Pajatu LATS, Dr. M. Ikhsan Safitri menilai, nilai-nilai budaya Samawa kini mulai mengalami distorsi. “Fenomena beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai kita mulai tergerus. Pertemuan ini penting untuk merumuskan rekomendasi yang aplikatif,” katanya. (*)
