KSB Jadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru di Wilayah Bali–Nusra
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat resmi memasukkan Kawasan Industri Sumbawa Barat (KISB), hilirisasi perkebunan, sentra komoditas udang, dan kawasan konservasi Gili Balu sebagai prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029.
Keputusan ini menempatkan KSB dalam posisi penting sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bali–Nusra.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, penetapan kawasan prioritas nasional tersebut bukan hanya pengakuan atas potensi KSB, tetapi juga mandat pembangunan yang harus diterjemahkan dalam kebijakan daerah.
“Industri, perkebunan, komoditas udang, hingga konservasi Gili Balu kini menjadi perhatian nasional. Tugas kami memastikan semua ini masuk dalam RPJMD secara terarah dan memberi dampak nyata,” ujarnya, Selasa, 25 November 2025.
Selain menjadi pusat aglomerasi industri, Kabupaten Sumbawa Barat juga menjadi Kawasan Strategis Provinsi NTB melalui dua zona unggulan.
Pertama, Agrobisnis Pototano–Gili Balu sebagai kawasan agribisnis terintegrasi dengan sektor unggulan agroindustri, perikanan, peternakan, dan pariwisata.
Kedua, Puncak Ngengas Selalu Legini, yang memiliki nilai konservasi tinggi dan menjadi bagian dari kawasan mitigasi bencana berbasis lingkungan hidup.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Iswandi mengatakan, dalam RPJMD NTB tahun 2025, terdapat tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya. (*)
