Ekonomi NTB Naik Stabil, RPJMD Tekankan Pemerataan di Tengah Geliat KSB
Mataram (NTBSatu) – Tidak semua daerah berjalan dengan kecepatan yang sama. Ada yang melesat, ada pula yang masih tertatih.
Realitas inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi NTB menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pendekatan baru yang lebih inklusif, terarah, dan memprioritaskan pemerataan antarwilayah agar seluruh kabupaten/kota dapat tumbuh dalam ritme yang lebih seimbang.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi menyampaikan, RPJMD NTB menjadi instrumen penting untuk menjembatani ketimpangan pembangunan yang masih terlihat cukup lebar.
“RPJMD NTB mendorong agar setiap wilayah bergerak bersama. Tidak boleh ada yang tertinggal. Pertumbuhan harus merata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu, 22 November 2025.
Data terbaru menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok. Pada 2024, indeks pembangunan Lombok Timur (185,03) tercatat lebih dari sebelas kali lipat dibanding Kota Bima (15,81).
Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa menjaga stabilitas cukup baik, namun Dompu dan Lombok Utara masih membutuhkan perhatian dan percepatan pembangunan. Ditambah, Lombok Timur yang penduduknya mencapai 25 persen dari total penduduk NTB.
Tentunya, hal tersebut memerlukan penguatan infrastruktur dan layanan dasar yang sebanding dengan jumlah populasinya. Di tengah kesenjangan itu, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampil sebagai bintang utama pertumbuhan ekonomi NTB dalam beberapa tahun terakhir.
Nilai PDRB KSB melonjak dari Rp17,4 triliun pada 2019 menjadi Rp36,5 triliun pada 2024, dengan akselerasi luar biasa pada 2022 yang mencapai Rp31,5 triliun.
Laju pesat ini memang erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan yang semakin intensif serta peningkatan investasi di sektor unggulan KSB.
Sebaliknya, daerah seperti Dompu dan Kota Bima menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat sehingga memerlukan perhatian tambahan demi mempercepat proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh wilayah memiliki titik tolak yang lebih seimbang.
Ekonomi NTB Positif
Secara keseluruhan, ekonomi NTB menunjukkan perkembangan positif. PDRB ADHK 2010 meningkat dari Rp94,58 triliun pada 2019 menjadi Rp109,78 triliun pada 2024.
Kabupaten/kota seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, KSB, dan Kota Mataram menjadi motor utama pertumbuhan tersebut. Meski demikian, Dompu hanya naik dari Rp5,05 triliun menjadi Rp5,47 triliun, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat.
Iswandi menekankan, RPJMD NTB dirancang untuk memastikan arah pembangunan lebih fokus, tepat sasaran, dan menyentuh daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar. .
“Daerah yang sudah tumbuh pesat seperti KSB tentu tetap kita dukung, tetapi daerah yang pertumbuhannya lambat harus kita dorong lebih kuat. Prinsipnya, NTB harus maju bersama, bukan secara terpisah-pisah,” tegasnya.
Lewat strategi pembangunan yang inklusif dan penguatan sektor-sektor unggulan, Pemerintah Provinsi NTB berharap kesenjangan antarwilayah dapat semakin mengecil,
Sementara itu implementasi kebijakan strategis dapat membuat pertumbuhan ekonomi terjaga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
