Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memprioritaskan penanganan infrastruktur jalan rusak di Pulau Sumbawa.
Prioritas perbaikan itu rencana Pemprov NTB membangun jalan pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Lembar (Port to Port).
Asisten II Setda Provinsi NTB, H. Lalu Mohammad Faozal mengatakan, jalan merupakan investasi cukup besar. Kemampuan fiskal daerah pun terbatas.
“Tetapi komitmen provinsi untuk menuntaskan persoalan jalan itu tetap dilakukan dengan melihat kondisi keuangan,” jelasnya.
Pemerintah provinsi juga memastikan akan tetap mengawal dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab provinsi di daerah.
Lebih-lebih masalah konektivitas ini menjadi salah satu perhatian pemerintah dan tetap akan dikawal secara khusus termasuk jalan yang rusak.
“Tetap kita kawal, tidak kemudian ketika rusak kita biarkan begitu saja. Mungkin kita akan lakukan secara bertahap karena kemampuan fiskal kita itu,” ujarnya.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diarahkan untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini diharapkan mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (*)
