Mataram (NTBSatu) – Isu tentang Titiek Soeharto yang disebut akan menjadi Ketua DPR RI ramai beredar di media sosial dan memicu perdebatan publik.
Narasi tersebut menempatkan Titiek Soeharto, putri Presiden ke-2 RI Soeharto, seolah telah menerima penunjukan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga legislatif tertinggi di Indonesia.
Isu ini berkembang cepat dan menarik perhatian banyak pengguna media sosial, terutama di tengah sorotan terhadap kebijakan pemerintahan baru.
Klaim Penunjukan Titiek Soeharto Bermula dari Unggahan di Facebook
Sebuah akun Facebook bernama Opik Jalaludin pada Selasa, 21 Oktober 2025 mengunggah video yang menjadi sumber penyebaran klaim tersebut.
Dalam video itu tercantum narasi, “Presiden Prabowo berencana jadikan Titiek Soeharto sebagai ketua DPR RI. Presiden Prabowo mengambil langkah ini untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset guna memberantas koruptor yang bermain di lembaga pemerintahan dan mencuri uang rakyat.
Unggahan tersebut segera menarik perhatian publik. Sebagian warganet menanggapi klaim tersebut dengan antusias, sementara lainnya meragukan kebenarannya dan menuntut klarifikasi.
Penelusuran NTBSatu dengan kata kunci serupa melalui Google tidak menemukan referensi media arus utama yang memverifikasi klaim tersebut.
Hasil pencarian tidak menemukan sumber tepercaya atau pernyataan resmi yang membuktikan Presiden Prabowo pernah merencanakan penunjukan tersebut.
Melansir TurnBackHoax, tim pemeriksa fakta menggunakan fitur Google Lens untuk menelusuri dan memverifikasi keaslian foto dalam unggahan tersebut.
Gambar itu ternyata berasal dari artikel resmi Partai Gerindra di situs gerindra.id berjudul “Titiek Soeharto: Pertanian Harus Fokus pada Produksi Domestik dan Kesejahteraan Petani”.
Artikel itu membahas pandangan Titiek Soeharto mengenai peningkatan sektor pertanian, tanpa keterkaitan apa pun dengan isu jabatan Ketua DPR RI.
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Presiden Prabowo berencana menunjuk Titiek Soeharto sebagai Ketua DPR RI tidak terbukti. Tidak ada sumber valid yang mengonfirmasi informasi tersebut.
Kesimpulannya, unggahan yang beredar di media sosial tersebut merupakan konten palsu. Masyarakat perlu lebih waspada terhadap isu politik yang belum terverifikasi dan memastikan sumbernya agar tidak menyebarkan hoaks. (*)
