Mataram (NTBSatu) – Sekitar dua bulan lebih menjelang penutupan tahun anggaran 2025, sejumlah kegiatan dan proyek dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB, belum terealisasi pembayarannya.
Data terakhir yang NTBSatu terima, masih ada sekitar Rp1,4 triliun APBD yang mengendap di kas daerah. Rinciannya, sekitar Rp900 miliar di APBD Murni dan Rp500 miliar pada APBD Perubahan.
Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (APBD) Provinsi NTB, Nursalim menepis anggaran triliunan rupiah itu mengendap di kas daerah. Hanya saja belum dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan.
Menurutnya, adanya sejumlah pembayaran yang belum terealisasi ini sebagian besar karena keterlambatan proses administrasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tuntas.
“Beberapa OPD masih dalam tahap penyelesaian dokumen pertanggungjawaban. Dana tersedia, tetapi kami harus memastikan semua sesuai prosedur sebelum pencairan,” jelas Nursalim, Jumat malam, 17 Oktober 2025.
Misalnya di APBD Perubahan. Saat ini, kata Nursalim, APBD Perubahan NTB masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri.
Namun, sejumlah kegiatan yang sumber anggarannya dari APBD Perubahan sudah berproses kontraknya. Bahkan, sudah ada yang selesai pengerjaannya, tinggal menunggu Berita Acara Serah Terima (BAST) saja.
“Bukan mengendap. Ketika proyek yang sudah selesai dikerjakan dan sudah ada BAST, OPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD. Kalau sudah mengajukan SPM ke BPKAD, saat itu kita bayar,” jelas Nursalim.
Tinggal Menunggu Serah Terima dan Pembayaran
Contoh kasusnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman. Pada OPD ini, ujar Nursalim, sejumlah proyek sudah berjalan, bahkan sudah selesai pengerjaannya. Tinggal BAST saja.
“Apabila mengajukan SPM nya, bisa tembus di angka Rp100 miliar untuk realisasinya,” ujarnya.
Demikian di APBD Murni, anggaran miliaran rupiah yang dimaksud bukan mengendap ke kas daerah, tetapi tinggal menunggu pembayaran atas kegiatan-kegiatan yang sudah berkontrak dan selesai dikerjakan.
“Yang sisa di kas kita itu tinggal tunggu pembayaran,” ujarnya.
Mantan Kepala Biro Organisasi ini menyampaikan, hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi keuangan sudah mencapai lebih dari 64 persen dari total APBD sebesar Rp6,2 triliun.
“Angka realisasi belanja Pemprov NTB di atas kabupaten dan kota di NTB, yang tidak lebih dari angka 55 atau 60 persen,” kata Nursalim.
Ia memastikan, semua anggaran pada APBD akan terbelanjakan sesuai dengan porsinya. “Kami optimis di akhir tahun bisa di atas 95 persen realisasi belanja APBD,” tutupnya. (*)
