Usai Kumpulkan Ketum Parpol, Prabowo: DPR akan Hapus Tunjangan dan Moratorium Kunker Luar Negeri
Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan, DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan dan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Ia memastikan, keputusan itu akan segera Pimpinan DPR RI ambil sesuai dengan tuntutan rakyat. Prabowo mengungkapkan, pernyataan itu setelah mengumpulkan Ketua Umum Partai Politik (Ketum Parpol) hingga Pimpinan DPR dan MPR di Istana Merdeka.
“Para Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, mengutip siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
“Dan juga para Pimpinan DPR dan ketua umum partai juga telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Prabowo telah meminta Pimpinan DPR untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ia bahkan meminta, pimpinan lembaga legislatif itu untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi langsung.
Ia lantas menegaskan, aspirasi itu akan diterima dengan baik oleh DPR RI untuk ditindaklanjuti. Prabowo pun mengimbau, setiap kalangan yang memiliki aspirasi atau tuntutan agar mengirim delegasi ke DPR.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa. Tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” ujar Prabowo.
“Tadi sudah saya sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, sudah segera mereka tindaklanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI,” sambungnya.
Respons Kemarahan Rakyat
Rapat yang digelar menyusul aksi kemarahan rakyat tersebut dihadiri sejumlah Ketua Umum Partai Politik di Kabinet Prabowo.
Tampak hadir Ketua Umum NasDem, Surya Paloh; Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kemudian, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; hingga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Selain itu, tampak juga Edhie Yudhoyono alias Ibas yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat. Hadir juga Sekjen PKS, Muhammad Kholid. Selanjutnya, Ketua DPR, Puan Maharani; Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin, hingga Ketua MPR, Ahmad Muzani.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR RI sudah dinonaktifkan dari jabatannya oleh partai masing-masing seiring munculnya kecaman publik akibat pernyataan dan kontroversi mereka.
Ketua Umum Partai NasDem menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI pada Minggu, 31 Agustus 2025 pagi. Artis sekaligus kader PAN Eko Patrio dan Uya Kuya juga resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI beberapa jam kemudian. (*)
