Mataram (NTBSatu) – Pemkab Lombok Timur berupaya mempercepat modernisasi tata kelola keuangan daerah. Mereka menggelar bimbingan teknis dan tes operasional penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Bupati H. Haerul Warisin membuka kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama I Kantor Bupati Lombok Timur pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Pemkab Lombok Timur bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dalam agenda ini. Sejumlah narasumber hadir, termasuk perwakilan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri serta Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan, implementasi SP2D online menjadi strategi penting untuk mewujudkan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Ia menekankan, penggunaan sistem digital tidak hanya mempercepat administrasi. Tetapi juga mengurangi potensi kesalahan manual, menghindari kerugian, serta memastikan akurasi data keuangan pemerintah.
“Langkah ini sekaligus mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis digital yang modern dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Haerul Warisin.
Bupati berharap seluruh tim teknis di organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar menguasai operasional SP2D online. Menurutnya, pemahaman tersebut akan mempercepat pencairan dana, memperlancar pelaksanaan program pembangunan, sekaligus memperkuat pengendalian keuangan daerah.
Sementara itu, tenaga ahli Pusdatin Kemendagri, Irma Widiyanti, mendorong peserta memanfaatkan Bimtek secara maksimal. Ia menilai penerapan sistem berbasis online akan memudahkan kinerja bendahara maupun operator keuangan di setiap OPD.
Kegiatan tersebut juga diikuti langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, bendahara. Ada juga operator dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Lotim. (*)
