Mataram (NTBSatu) – Sejumlah kantor dinas lingkup Pemprov NTB yang terletak di sepanjang Jalan Majapahit, Kota Mataram, terdampak banjir yang terjadi Minggu, 6 Juli 2025.
Kantor dinas Pemprov NTB yang terdampak banjir di antaranya, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Disnakertrans, Dinas ESDM, Bappenda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, termasuk Dinas Perindustrian.
Pantauan NTBSatu di lokasi, air masih menggenangi sejumlah area perkantoran dinas lingkup Pemprov NTB. Di Dinas Ketahanan Pangan, BPBD masih melakukan penyedotan air.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan, imbas dampak banjir ini, ASN diliburkan untuk satu hari ini. Hal ini sebagaimana Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal sampaikan saat meninjau lokasi banjir Minggu, 6 Juli 2025 malam.
“Sesuai penyampaian Pak Gubernur, hari ini libur. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya apakah curah hujan masih akan berlanjut atau seperti apa. Tetapi hari ini, diliburkan dulu sesuai dengan perkantoran yang ada,” kata Umi Dinda, sapaan Wakil Gubernur NTB, Senin, 7 Juli 2025.
Umi Dinda mengatakan, pihaknya terus mengambil langkah cepat menangani dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar).
“Kita akan mengecek dan tentunya ini menjadi bahan laporan kita, karena rencananya Pak Gubernur akan melaksanakan rapat pagi ini. Untuk memastikan apa saja fasilitas yang terdampak yang masuk dalam wilayah Provinsi,” jelasnya.
Ia melanjutkan, Gubernur dan seluruh unsur Pemprov NTB telah memastikan pembersihan di titik-titik krusial. Seperti jembatan dan fasilitas umum, guna mencegah banjir susulan jika hujan kembali turun.
Dampak Banjir Mataram
Sebagai informasi, data sementara BPBD NTB hingga Senin, 7 Juli 2025 pukul 12.00 Wita, sebanyak 7.714 Kepala Keluarga (KK) atau 30.833 jiwa terdampak banjir. Sebanyak 15 orang mengalami luka-luka dan warga mengungsi sebanyak 520 jiwa.
“Sementara korban meninggal dunia masih proses pendataan,” kata Kalak BPBD NTB, Ahmadi.
Selain itu, dampak lain adalah kerusakan pada infrastruktur. Data sementara, sebanyak sembilan unit rumah warga mengalami rusak berat.
“Sementara kerusakan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pribadi masih dalam proses pendataan,” ungkap Ahmadi. (*)
