Mataram (NTBSatu) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram melaporkan sebanyak 43.740 jiwa atau 8,00 persen (data 2024) dari total populasi masih berada di bawah garis kemiskinan.
Pengamat Ekonomi, Dr. Herie Saksono mengatakan, Pemkot Mataram tak bholeh meremehkan angka tersebut dalam konteks pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, penting mengoptimalkan struktur ekonomi lokal untuk menjadi fondasi pengurangan kemiskinan jangka panjang.
Contohnya, mengacu pada data PDRB Kota Mataram, di mana sektor otomotif, perbengkelan, dan perdagangan tercatat sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian daerah.
Potensi ini seyogianya tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan ditransformasikan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah perlu menciptakan ekosistem pelatihan vokasional di sektor otomotif dan UMKM makanan, sekaligus memperluas fasilitas produksi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja,” jelas Herie, Sabtu, 24 Mei 2025.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan. Tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menciptakan nilai tambah.
“Ketahanan ekonomi rakyat terletak pada kemandirian. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator utama dalam membangun sistem yang mendukung transisi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi,” tegasnya.
Tanggapan Kepala BPS Mataram
Sementara Kepala BPS Kota Mataram, M. Reza Nugraha Kusumowinoto memaparkan, penurunan dari 8,62 persen tahun 2023 ke 8,00 persen pada 2024 merepresentasikan keberhasilan intervensi kebijakan pemerintah. Baik pusat maupun daerah.
Intervensi tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial yang lebih terarah serta meningkatnya daya beli masyarakat miskin.
“Tren penurunan ini bukanlah kebetulan, melainkan akumulasi dari berbagai program strategis yang dieksekusi secara konsisten. Momentum politik seperti Pemilu 2024 juga ikut menggerakkan perekonomian melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat akar rumput,” jelasnya.
Meski demikian, Reza mengingatkan, capaian tersebut belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri. BPS Kota Mataram menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp616.536 per kapita per bulan, atau sekitar Rp20.551 per hari. Artinya, masyarakat yang pengeluarannya kurang dari jumlah tersebut masuk kategori sebagai penduduk miskin.
Ukuran ini menunjukkan betapa sempitnya ruang konsumsi dasar bagi sebagian warga, yang berjuang memenuhi kebutuhan pokok harian.
Ia menekankan, strategi penanggulangan kemiskinan ke depan harus bergeser dari pendekatan bantuan sementara menuju model pemberdayaan struktural.
“Bantuan sosial memang penting, namun pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan secara permanen,” pungkas Reza. (*)
