Lombok Timur (NTBSatu) – Pasangan Calon (Paslon) Tanwirul Anhar-Daeng Paelori (Tanda) kini menantang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur untuk menindak ASN nakal.
Di mana Tanda menyebut sudah mengantongi nama-nama ASN yang tidak netral pada Pilkada 2024, bahkan lengkap dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya bernaung.
“Kami sudah tanda orangnya (ASN nakal), temui saya, lengkap dengan nama orang dan OPD-nya,” kata Daeng, Sabtu, 2 November 2024.
Ia pun meminta Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur tidak hanya tegas pada honorer, melainkan juga kepada ASN.
“Jangan sasarannya pegawai honorer saja, tapi ASN-nya harus ditindak juga,” ucap Daeng.
Singgung saat debat
Sebelumnya, Daeng jugamenyinggung dugaan adanya pelanggaran netralitas ASN pada Pilbup Lombok Timur 2024.
Sindiran itu pasangan Tanda sampaikan pada debat resmi Pilbup Lombok Timur yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 30 Oktober 2024 malam.
Daeng menyebut, pihaknya mencium adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN. Bahkan pihaknya sudah membuat catatan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
“Para ASN, jangan kalian ikut-ikutan berkontestasi di Pilkada ini, kami sudah catat itu (dugaan pelanggaran),” kata Daeng dalam debat.
Ia pun meminta para ASN untuk tetap berada di jalurnya demi terciptanya birokrasi yang sehat.
“Karena itu, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kami berharap ASN benar-benar netral,” pinta Daeng.
Selain itu, pada debat tersebut, pasangan Tanda menyampaikan visi-misinya terkait nasib masyarakat di posisi menengah ke bawah.
“Bagaimana supaya semua rakyat Lombok Timur berdaya dengan apapun yang mereka kerjakan. Jadi petani, peternak, pedagang, nelayan, semuanya mereka harus dapat berdaya dan mereka dapat menikmati kue-kue pembangunan ini,” lanjut Daeng.
Selain itu, ia juga menyinggung terkait ketegasan pemerintah daerah terkait persoalan masyarakat. Salah satunya terkait keberadaan tambang dan jalan yang rusak.
“Pemerintah juga harus intervensi tambang-tambang yang banyak merugikan masyarakat. Kita ke mana-mana jalan itu berlubang, betapa ruginya rakyat ini membiayai jalan-jalannya bermiliar-miliar, tapi sampai hari ini kita belum bisa memperbaiki,” pungkasnya. (*)
