Kota Bima (NTBSatu) – Bawaslu Kota Bima menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima untuk memasifkan pengawasan yang berkaitan dengan politisasi SARA, informasi hoax dan politik uang pada Pemilihan Tahun 2024 ini.
Pengawasan partisipatif yang menggandeng Kemenag Kota Bima ini, tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU). Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina menandatangani kesepakatan itu dengan Plt Kepala Kemenag Kota Bima, Mansyur SAg.
“Ini merupakan satu di antara langkah kami melibatkan seluruh komponen stakeholder di Kota Bima, dalam melakukan pengawasan Pemilihan dan pencegahan pelanggaran yang akan terjadi di Kota Bima,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina.
Dengan adanya MoU ini kata Atina, pihaknya berharap bisa menyampaikan kampanye-kampanye pencegahan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi akan muncul dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.
Libatkan Tokoh Agama
Sementara itu, Kordiv HP2H Bawaslu Kota Bima Idhar mengungkap, dalam MoU dengan Kemenag tersebut menuangkan beberapa poin penting, yakni pertukaran data dan atau informasi yang berkembang di masyarakat atau lingkungan Kemenag Kota Bima.
Kemudian, memberikan materi terkait bahaya politik uang dan politisasi SARA kepada KUA, Penyuluh Agama, Da’i dan ustadz untuk disampaikan kepada jamaah atau masyarakat.
“Termasuk memberikan khutbah terkait anti dan tolak politik uang, mengawasi netralitas ASN di lingkungan Kemenag dan kegiatan lain yang dua lembaga ini kembangkan ke depannya,” beber Idhar.
Koordinator PP Bawaslu, Khairul Amar menambahkan, meskipun pihaknya memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan, namun tetap mengedepankan upaya-upaya pencegahan.
“Satu di antaranya, dengan menggandeng semua pihak untuk ikut serta secara langsung mengawasi pelaksanaan Pemilihan tahun 2024 ini,” tegas Amar.
Ia berharap, dengan adanya keterlibatan seluruh pihak maka tidak ada pelanggaran baik itu netralitas, pidana, maupun administrasi, tapi pelaksanaan Pemilihan berjalan aman, damai dan berintegritas dengan pencegahan secara bersama-sama. (*)
