Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima, terus berupaya menangani dampak bencana kekeringan. Salah satunya krisis air bersih.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda menyampaikan, pada Senin, 29 Juli 2024 kemarin, ia mendistribusikan air bersih kepada masyarakat Desa Pesa, Kecamatan Wawo dan Desa Talabiu Kecamatan Woha.
“Total kami salurkan sebanyak 25.000 liter air bersih. Rinciannya, 15.000 liter untuk Desa Pesa dan 10.000 liter untuk Desa Talabiu,” kata Huda kepada NTBSatu, Selasa, 30 Juli 2024.
Puluhan ribu liter air bersih itu untuk kebutuhan 433 Kepala Keluarga (KK) atau 1.399 jiwa warga Desa Pesa, serta untuk 40 KK atau 200 jiwa warga di Desa Talabiu.
“Air bersih ini kami peruntukkan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan dan cuaca panas (El Nino) saat musim kemarau ini,” ungkap Huda.
Sebagai informasi, sejauh ini BPBD Kabupaten Bima telah menangani masalah krisis air bersih di 11 desa dari lima kecamatan yang terdampak bencana kekeringan. Di antaranya, Kecamatan Woha, Wawo, Palibelo, Donggo, dan Sape.
11 desa tersebut di antaranya, Desa Talabiu, Pesa, Samili, Kalampa, Ragi, Tonggorisa, Nata, Padolo, Teke, Doridungga, dan Desa Parangina.
“Sedangkan (desa, red,) yang lain, masuk dalam kategori berpotensi akan mengalami kekeringan,” ujarnya.
Dampak Lain dari Bencana Kekeringan
Selain krisis air bersih, dampak lain dari bencana kekeringan ini ialah lahan pertanian milik sebagian masyarakat menjadi gersang. Akibatnya, tanaman di atas lahan tersebut kesulitan untuk tumbuh sebagaimana mestinya.
“Berdasarkan laporan Dinas Pertanian Kabupaten Bima, di wilayah Kecamatan Bolo ada 55 hekatare lahan mengalami kekeringan. Upaya yang sudah kami lakukan dengan memberi bantuan pompa air,” ungkap Huda.
Menyoal bencana ini, tim BPBD Kabupaten Bima intens melakukan koordinasi dengan Camat, Kapolsek, Koramil, dan Desa setempat. Termasuk dengan Dinas terkait mengenai dampak dan penanganan serta kewenangannya.
“Kami juga melakukan pengamatan, pendataan dan kaji cepat serta penanganan darurat bencana terhadap daerah terdampak,” pungkasnya. (*)
