Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menjalin kerja sama
dengan Pemkab Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam memasarkan dan mengolah hasil pertanian.
Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepakatan kedua pemerintah daerah (pemda).
Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, M Juaini Taofik, dan Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang diwakili wakilnya, Firjaun Barlaman, menandatangani langsung kesepakatan tersebut di Pendopo
Bupati Jember, Kamis, 18 Juli 2024.
Taofik mengatakan, kerja sama petani dan pengusaha Lombok Timur dan Jember sebenarnya sudah terjalin lama, karena komoditas pertanian kedua daerah tersebut memiliki kemiripan. Salah satunya adalah kedua daerah tersebut sama-sama daerah penghasil tembakau.
Namun, kesepakatan kedua daerah melalui Bank Indonesia ini mendorong kerja sama pada pemasaran dan pengolahan komoditas cabai.
“Lombok Timur itu sentra penghasil cabai dengan kualitas sangat baik. Tentu kita harapkan cabai memiliki
pasar yang menguntungkan bagi petani. Terutama di saat produksi melimpah,” kata Taofik.
Taofik menjelaskan, jalinan mitra dengan Kabupaten Jember yang pengusaha cabainya sudah kerja sama dengan Indofood menjadi langkah strategis untuk menstabilkan harga dan produksi cabai daerah.
Taofik pun mengharapkan, kerja sama itu tak hanya menguntungkan petani dan pengusaha cabai. Namun
dapat meningkatkan langkah dalam pengendalian inflasi secara keseluruhan hingga masyarakat luas merasakan manfaatnya.
“Peluang kerja sama ini kita harapkan pada akhirnya dapat memperkuat langkah kita dalam upaya mengendalikan inflasi,” ucap Taofik.
M Juaini Taofik. Foto: Dokumen NTBSatu
Baca juga: Biodata Lengkap Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik
Lombok Timur Gencarkan Kerja Sama
Sebelumnya, Bumi Patuh Karya juga menjalin kerja sama dengan Pemkab Lombok Barat pada Rabu, 5 Juni 2024 lalu.
Perjanjian tersebut terkait kerja sama distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta pengembangan potensi kedua daerah tersebut.
Taofik mengatakan, kedua daerah meneken kerja sama itu guna menekan angka inflasi daerah, atau kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus.
“Kerja sama antar daerah termasuk aspek utama pengendalian inflasi daerah yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” kata Taofik, Jumat, 7 Juni 2024 lalu.
Selain empat hal itu, lanjut Taofik, kerja sama juga meliputi peningkatan potensi komoditas unggulan antar kedua daerah.
