Mataram (NTBSatu) – Ruwetnya mengurus perizinan event MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok membuat Presiden RI, Joko Widodo mengaku cukup kecewa.
Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Digitalisasi Layanan Penyelenggaraan Event, The Tribrata, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024, menyebut butuh 13 izin untuk bisa menyelenggarakan event balapan motor ber-cc besar itu. Padahal, dampaknya pada perekonomian Indonesia mencapai Rp4,3 triliun.
“Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, bisa menyerap 8 ribu tenaga kerja, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Sangat senang mendengarnya,” kata Jokowi.
Namun rasa senang Jokowi nampaknya sedikit sirna begitu mendengar banyaknya perizinan yang harus diurus.
“Sampai lemas saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan tapi namanya izin,” jelasnya.
Aneka ragam surat izin itu, kata Jokowi, berupa surat dari Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri. Lalu ada surat izin dari RSUD dan Dinas Kebakaran.
Kemudian ada Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTB, Surat pemberitahuan ke INSP dan masih banyak lagi.
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemas dulu sebelum bertanding event-nya,” candanya.
Jokowi mengatakan, bisa saja perizinan tersebut masih bisa bertambah lagi. Bahkan, katanya, duit penyelenggara bisa habis karena digunakan untuk mengurusi perizinan.
“Itu faktanya. Saya tanya langsung, problemnya apa sih ? Betapa beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4.000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event,” tukasnya. (STA)
