Mataram (NTBSatu) – Banjir bandang melanda Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Bima. Jika mencermati peringatan dini yang disampaikan BMKG, potensi curah hujan tinggi akan terjadi hingga perayaan Imlek atau empat hari jelang pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024.
Sehingga KPU dan pemerintah daerah diingatkan soal menurunnya partisipasi pemilih dan terjaminnya hak konstitusional warga.
“KPU jangan lupa soal curah hujan yang meninggi saat ini,” kata akademisi yang juga Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR), Basri Mulyani, SH.,MH kepada NTBSatu, Jumat 9 Februari 2024 malam ini.
BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini cuaca jelang dan saat pelaksanaan Hari Raya Imlek, 10 Februari 2024 mendatang. Imlek diidentikkan dengan hujan deras dan tak jarang berdampak banjir hingga longsor.
Jika pasca Imlek cuaca belum normal, bahkan cenderung intensitas hujan tinggi, KPU dan pemerintah diingatkan soal partisipasi warga saat pencoblosan.
“Partisipasi pemilih jika nanti saat 14 Februari (saat pencoblosan) hujan lebat bagaimana? Karena ini pasca Imlek,” tanya Basri.
Karena itu, hak konstitusional Warga Negara (WN) harus dijaga KPU agar partisipasi warga datang memilih sesuai harapan. Tak hanya menyiapkan Early Warning System (EWS), tapi juga Early Responsive System (ERS) harus segera disiapkan KPU.
“Jangan nanti partisipasi pemilih rendah karena alasan hujan saat pemilihan. Ini penting karena berkaitan dengan hak konstitusional warga negara,” tegasnya.
Bencana banjir dan longsor patut dimasukkan jadi peringatan dini di NTB saat ini. Mengingat banjir bandang sudah melanda Kabupaten Sumbawa di enam kelurahan di Kota Sumbawa Besar, banjir Kota Bima melanda di tiga kecamatan. Banjir juga melanda Kabupaten Dompu. Saat ini sedang proses pendataan BPBD setempat.
Kekhawatiran mulai membayangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan logistik Pemilu yang sudah didistribusi ke Kabupaten dan Kota.
KPU NTB sudah menyiapkan logistik Pemilu 2024. Terdiri dari 16.234 TPS dan 20.091.565 lembar surat suara Pilpres, Pileg dan DPD yang sudah didistribusi ke seluruh daerah.
Komisioner KPU NTB, Agus Hilman yang dihubungi terpisah mengatakan, begitu mendapat informasi banjir, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPU di Kabupaten Sumbawa.
Hilman mengaku telah melakukan koordinasi dengan meminta KPU setempat agar melakukan pemetaan terhadap sejumlah TPS.
“Apakah ada TPS yang ikut terdampak di titik banjir tersebut,” ujarnya.
Selain dengan Kabupaten Sumbawa, koordinasi juga dengan Kota Bima. Mereka diminta agar berkoordinasi dengan Pemda, Polri, TNI, dan BPBD setempat. Khususnya dengan BMKG. Karena merekalah yang mengetahui bagaimana cuaca dan kondisi alam pada 14 Februari mendatang.
Hilman juga merespons soal dorongan agar KPU melakukan mitigasi dan menerapkan EWS.
Jika nanti ditemukan ada tempat pemungutan suara yang terdampak banjir, pihaknya akan melakukan evaluasi. Dan tidak menutup kemungkinan akan mengubah lokasi TPS dari tempat sebelumnya.
“Pada prinsipnya, jika situasinya seperti itu, kita akan mengevaluasi titik penempatan TPS. Tapi belum kami putuskan seperti apa,” jelasnya.
“Apakah cuaca ekstrem atau tidak. Tapi kita berharap kondisi banjir saat ini titik puncak dari eskalasi curah hujan,” harapnya.
Hilman mengaku, banjir kali ini menjadi evaluasi KPU se-NTB untuk mengetahui titik-titik penempatan TPS. (HAK/KHN)
