Mataram (NTBSatu) – Kota Mataram masih berkutat dengan permasalahan lingkungan dan infrastruktur yang belum sepenuhnya teratasi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, menilai kedua aspek ini perlu menjadi prioritas utama. Agar tidak semakin berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
“Kondisi lingkungan kita masih butuh perhatian serius. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) baru mencapai 95,32 persen dari target. Yang menunjukkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi, seperti pengelolaan sampah dan polusi udara,” ujarnya, Selasa, 4 Maret 2025.
Ia menyoroti, pengelolaan sampah yang masih belum maksimal dan kualitas udara yang semakin memburuk. Hal tersebut akibat tingginya polusi dari kendaraan serta aktivitas industri.
“Jika dibiarkan, masalah ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat. Tetapi juga bisa menurunkan daya tarik Kota Mataram sebagai kota yang layak huni,” tambah Politisi Gerindra ini.
Indeks Infrastruktur Wilayah Kota Mataram
Selain lingkungan, infrastruktur juga menjadi sorotan. Indeks Infrastruktur Wilayah Kota Mataram saat ini hanya mencapai 78 dari target 84. Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam pembangunan fasilitas dasar, terutama di kawasan pinggiran.
“Kualitas jalan yang mantap memang sudah mencapai 86 persen, tetapi masih banyak ruas yang perlu diperbaiki. Urbanisasi yang pesat juga membuat beberapa wilayah membutuhkan rehabilitasi infrastruktur yang lebih serius,” kata Rachman.
Ia juga menyoroti sistem drainase yang belum optimal, sehingga beberapa wilayah masih rentan terhadap banjir saat musim hujan. Kapasitas sungai dan saluran air yang tidak memadai memperburuk situasi.
“Pemerintah harus segera melakukan pembenahan sistem drainase. Karena jika tidak, setiap musim hujan kita akan terus menghadapi permasalahan yang sama,” tegasnya.
Pada sisi lain, meskipun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mencapai indeks 3,47 atau 100 persen. Menurut Rachman, penerapannya masih bisa lebih luas agar semakin efektif dalam berbagai sektor pelayanan publik. Termasuk, pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi juga belum maksimal.
“Banyak proyek jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang masih terkendala anggaran. Padahal, ini sangat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha,” pungkasnya. (*)
