Mataram (NTBSatu) – Pemilu 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan. Karena itu, Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti, Brigjen TNI Agus Bhakti meminta masyarakat berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut.
“Pertama, kita menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan damai menjelang, selama, dan setelah proses pemilu 2024,” kata Brigjen Agus saat ditemui NTBSatu di markasnya, Makorem 162/WB, Minggu, 28 Januari 2024.
Menurutnya, perbedaan di kalangan masyarakat bukan menjadi alasan untuk berjarak. Justru karena perbedaan tersebut, kata Agus, menjadi semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
“Kita hindari konflik dan sama-sama menciptakan suasana yang kondusif,” pintanya.
Dia pun mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pemilu tahun ini. Menurutnya, hak suara merupakan amanah untuk menentukan masa depan bangsa.
“Karena itu, silakan gunakan hak suara itu dengan penuh tanggung jawab,” ucap pria kelahiran 1975 ini.
Menjelang Pemilu banyak beredar isu atau berita hoaks di kalangan masyarakat. Berangkat dari itu, dia meminta warga NTB lebih bijak menggunakan sosial media. Masyarakat juga diimbau menyaring terlebih dahulu sebelum menangkap setiap informasi.
“Hindari penyebaran berita palsu atau hoaks maupun konten yang dapat memicu ketegangan dan perpecahan. Mari kita sama-sama menjaga silaturahmi. Sapa dan salam antar warga dengan semangat kegembiraan,” beber lulusan Akademisi Militer ini.
Brigjen Agus pun memastikan personelnya akan bersikap netral menjelang, selama, dan setelah Pemilu 2024. Dia mengaku selalu anggotanya agar tidak sesekali berpihak maupun mendukung paslon tertentu.
Bagi masyarakat yang menemukan ada oknum anggota TNI ‘nakal’ terlibat politik atau mendukung salah satu kontestan Pemilu, diminta segera melaporkan ke Posko Pengaduan Netralitas TNI. Baik itu via online maupun langsung mendatangi ke posko di setiap satuan jajaran Korem 162/WB.
Nantinya oknum anggota ‘nakal’ itu akan diproses Polisi Militer (POM) TNI. “Jadi POM akan memeriksa, apakah dikenakan hukuman disiplin atau tindak pidana. Tapi sejauh ini belum ada (personelnya yang berpolitik),” tutup Brigjen Agus. (KHN)
Baca Juga: Antisipasi Kecurangan, NasDem NTB Bentuk Posko Setiap Level Pengurus
