Mataram (NTBSatu) – Bappeda Kota Bima menginisiasi rapat koordinasi (Rakor) rencana aksi penanganan stunting di Ruang Rapat Bappeda, Rabu, 24 Januari 2024.
Agenda utamanya membahas penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk penanganan stunting dan penyusunan struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2024.
Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. Adisan Sahidu dalam sambutannya menyampaikan komitmen kuat Pemkot Bima untuk mengatasi stunting melalui langkah-langkah konkret.
Pemilihan penyusunan Perwali menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Bima.
Selain itu, rapat yang dihadiri sejumlah pejabat itu juga membahas penyusunan struktur tim percepatan penanganan stunting tahun 2024.
“Langkah ini diambil untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam implementasi program penanganan stunting,” kata Adisan.
Dalam rapat ini, turut dihadiri sejumlah pihak. Antara lain, Ketua Pj. TP-PKK Kota Bima, Hj. Dewi Wahyuni. Kemudian, Inspektur Daerah Kota Bima, Kepala Dinas P2KB dan Kepala OPD. Terakhir, Perwakilan Kantor Kemenag Bima dan beberapa perwakilan BUMN.
Menurut Adisan, kehadiran banyak pihak dalam rakor ini mencerminkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan serius terkait stunting.
Kepala Bappeda Kota Bima berharap, hasil dari rapat ini akan memberikan landasan yang kuat untuk penyusunan perwali dan struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting 2024 yang efektif.
“Guna mencapai target penanganan stunting di Kota Bima pada tahun 2024,” ujarnya.
Sementara Inspektur Daerah Kota Bima, M. Fakhrunroji menjelaskan, berdasarkan rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan NTB pad tahun 2023 lalu, Penanganan Stunting hendaknya difokuskan kepada beberapa point penting. Antara lain penyusunan Perwali Percepatan Penanganan Stunting yang efektif.
“Kemudian penyusunan struktur TPPS 2024 yang berorientasi pada kinerja percepatan penanganan stunting sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing OPD,” jelasnya.
Fakhrunroji menegaskan, Tim TPPS nantinya memiliki satu data induk tentang fluktuasi pergerakan angka stunting akan menjadi rujukan tentang progres penanganan stunting Kota Bima.
“Saya berharap pada tahun 2024 ini, tidak boleh ada data prevalensi stunting yang berbeda antara Dikes dan DP2KB. Semua harus diarahkan menjadi satu data yang dapat dipertanggungjawabkan bersama,” tegasnya.
Sementara Pj Ketua TP-PKK Kota Bima menyoroti penanganan stunting harus mengacu pada Pendekatan Spesifik dan pendekatan sensitif.
Pendekatan spesifik dalam penanganan stunting mencakup intervensi yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang menyebabkan stunting.
Menurutnya ini mesti melibatkan strategi khusus seperti Pemberian Gizi Baik pada 1000 Hari Pertama dengan menitikberatkan fokus pada masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak, dengan memberikan nutrisi yang seimbang selama periode kritis ini.
Hj Dewi Wahyuni juga menjelaskan pelaksanaan kegiatan Suplementasi Gizi juga merupakan upaya strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Pemberian suplemen gizi seperti zat besi, vitamin, dan mineral untuk memastikan kecukupan gizi pada anak-anak yang berisiko stunting.
Sentuhan spesifik lainnya, menurut Dewi Wahyuni, merupakan promosi Pemberian ASI Eksklusif. Di mana dengan upaya Mendorong praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dapat memberikan nutrisi optimal.
Menurutnya, pendekatan sensitif dalam penanganan stunting yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang mungkin mempengaruhi kejadian stunting.
Hal Ini melibatkan perlu melibatkan partisipasi komunitas dalam perencanaan dan implementasi program, dengan memahami nilai-nilai lokal dan cara masyarakat mengelola makanan.
Pemberdayaan perempuan juga merupakan hal mutlak dalam menangani persoalan stunting, strategi ini dapat ditempuh dengan menggerakkan perempuan untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait gizi dan kesehatan keluarga.
Terakhir Pj. Ketua TP-PKK menyoroti pentingnya Integrasi Program untuk mengintegrasikan program gizi dengan program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi untuk mendukung pendekatan holistik dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kota Bima.
“Kombinasi pendekatan spesifik dan sensitif merupakan strategi yang efektif dalam menangani stunting, menggabungkan intervensi langsung pada gizi dengan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupi masalah tersebut adalah langkah kongkrit yang bisa kita upayakan bersama. Tentunya seluruh rangkaian kegiatan penanganan stunting Kota Bima juga harus disupport dengan penyediaan anggaran yang memadai serta sumberdaya manusia yang mumpuni” pungkas Dewi Wahyuni. (KHN/*)
