Mataram (NTBSatu) – Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi NTB, Teguh Dwi Nugroho mengatakan, terdapat 7 proyek statregis nasional yang mendapat kucuran anggaran sebesar Rp869,01 miliar pada tahun 2024 mendatang.
Diketahui, pemprov NTB mendapat Alokasi belanja negara sebesar Rp25,33 triliun dengan rincian berupa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp8,30 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,03 triliun.
Teguh menjelaskan, sebagian belanja negara tahun 2024 akan dialokasikan pada beberapa proyek strategis nasional, baik itu proyek lanjutan maupun baru dengan pagu yang besar.
“Proyek pertama adalah lanjutan pembangunan bendungan Meninting dengan pagu Rp482,53 miliar. Kedua, ada pembangunan RSPTN Universitas Mataram dengan pagu Rp177,24 miliar.
Ketiga, pembangunan pengendali banjir drainase primer di Kota Bima dengan pagu Rp110,54 miliar,”jelas Teguh dwi dalam kegiatan penyerahan DIPA dan TKD di Pendopo Gubernur NTB, Selasa, 12 Desember 2023, kemarin.
Berita Terkini:
- Pj Gubernur NTB Sebut Perlunya Satgas Perlindungan Anak di Lingkup Ponpes
- Perayaan Milad Ke-44, Ummat Bangun Sinergi Menuju Unggul dan Berdaya Saing
- Lombok Timur Mengubur Mimpi Jadi Kampung Inggris
- Mengurai Masalah Krisis Air di Kota Tepian Air
Ia melanjutkan, pada posisi keempat proyek strategisnya membidik lanjutan pelebaran jalan Pemenang –Bayan – Sembalun dengan pagu Rp76,59 miliar. Kelima, penataan kawasan 3 Gili dengan pagu Rp31,35 miliar.
“Proyek dengan anggaran besar lainnya yaitu peningkatan/revitalisasi Terminal Tipe A Mandalika – Mataram dengan pagu Rp28,55 miliar dan penggantian Jembatan Meninting B dengan pagu Rp22,21 M (MYC),”imbuhnya.
Proses penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Provinsi NTB tahun 2024 dilakukan secara digital tersebut, merupakan pertama kalinya dilakukan pemerintah, setelah sebelumnya KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Bupati/Walikota menerima penyerahan dokumen dan kelengkapan secara fisik.
Penyerahan ini secara simbolis menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2024. Teguh Dwi mengharapkan, hal tersebut dapat mendukung percepatan transformasi ekonomi, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta mendukung pelaksanaan pilkada.
“Pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) dan APBD 2024 ini akan berfokus pada perbaikan layanan publik guna meningkatkan kinerja pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum,” tutupnya. (STA)
