Mataram (NTBSatu) – Tingginya harga beras di pasaran membuat masyarakat kesulitan. Di NTB saja, harga beras berkisar Rp10.400-14.500 per kilogram. Tergantung kualitasnya.
Melihat kondisi itu, Relawan Gerakan Ganjar Mahfud atau yang dikenal dengan sebutan GGMU menyelenggarakan program pasar murah guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan.
Program pasar murah dari GGMU salah satunya sudah dilaksanakan di Kelayu, Selong, Lombok Timur (Lotim), Sabtu 18 November 2023.
Program serupa rencananya akan dilakukan juga di seluruh kabupaten kota di NTB.
Koordinator GGMU Kabupaten Lombok Timur, Muhlis menerangkan ada 1000 paket sembako berisi beras dan minyak yang disiapkan bagi masyarakat.
Program itu pun mendapat sambutan positif dari warga sekitar Kelayu, di mana ribuan warga dari empat desa di kelurahan itu turut hadir.
“Program ini dibuat khusus untuk membantu masyarakat, terlebih harga kebutuhan pokok saat ini sedang tinggi, seperti beras. Selain upaya pemerintah yang berusaha menekan harga lewat regulasi, kita berinisiatif menggelar pasar murah agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhannya di tengah harga (kebutuhan pokok) yang tinggi,” ujar Muhlis.
Sebagai informasi, tingginya harga beras saat ini turut memicu lonjakan inflasi bulanan di NTB. Berdasarkan data yang ada, inflasi tahunan NTB Oktober 2023 sebesar 2,66 persen (yoy), lebih tinggi dari capaian nasional 2,56 persen (yoy) namun masih dalam rentang sasaran.
Oleh karena itu, sinergi konsistensi pengendalian inflasi olah berbagai pihak perlu terus dilakukan untuk mencapai target inflasi 2023 pada rentang 3±1 persen(yoy) hingga akhir tahun. Termasuk lewat pasar murah yang diselenggarakan GGMU.
Berdasarkan pemantauan harga beras pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional di NTB maupun di beberapa provinsi lainnya.
Hal ini menunjukkan tren kenaikan harga beras terjadi pada September 2023, seiring dengan kenaikan harga HET beras sesuai dengan Zona 1: beras medium Rp10.900 dan beras premium Rp13.900.
Secara khusus, beras kualitas medium di NTB telah berada di bawah HET dan beberapa provinsi lainnya. (HAK*)
