Mataram (NTBSatu) – Pendiri Lembaga Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus, Adhar Hakim mengungkapkan, fenomena mundurnya tiga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB dianggap sebagai hal yang wajar.
“Ini hal yang wajar, apalagi mereka mundur karena benar-benar ingin berprofesi di ranah yang lain (sesuai kapasitasnya). Bukan karena alasan lain,” kata Adhar kepada NTBSatu, Selasa, 24 Oktober 2023.
Ia menjelaskan, dalam penataan manajemen birokrasi dikenal satu asas yang sudah dikenal cukup luas, yakni orang yang tepat akan duduk di jabatan yang tepat, berdasarkan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya.
Berita Terkini:
- Gubernur Iqbal Pastikan Proyek IJD di Sumbawa Masuk Skema Multiyears
- Minat Umrah Tinggi, Pemprov NTB Upayakan Buka Rute Penerbangan Baru Lombok – Jeddah
- Bareskrim Turun Tangan, Bidik Tambang Ilegal Omzet 1 Triliun di Sekotong
- Tanggapi Sanksi Etik Jelang Pemilihan Rektor Unram, Prof. Hamsu Siapkan Langkah Hukum
“Orang akan memilih duduk di jabatan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya,” ujarnya.
Biasanya, lanjut Adhar, selama asas umum tersebut dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada pencapaian target ke depannya. Misalnya proses kerja akan berjalan bagus, goals atau tujuan kerja
kemungkinan besar akan tercapai dan yang pasti orang yang menempati jabatan tersebut akan merasa nyaman.
“Selama proses itu berjalan sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan jabatan dari birokrasi itu, dia pasti nyaman, itu kan idealnya,” ucapnya.
Namun, mundurnya tiga Kepala OPD itu banyak yang mengaitkannya dengan pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi sebelumnya.
Dalam pernyataannya itu, Gita Ariadi memberi isyarat keras kepada kepala OPD agar mundur jika tidak nyaman bekerja dengannya.
