Mantan Biro Logistik KPU RI itu mengatakan, pihaknya memahami kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja.
Namun situasi dan kebutuhan Pemilu, membutuhkan kebijaksanaan anggaran yang sesuai usulan.
Baca Juga : Soal Klaim Warga Terkait Lahan di Sekitar Sirkuit, ITDC Sarankan Tempuh Jalur Hukum
“Ada hal yang tidak bisa dihindarkan yaitu Honor penyelenggaran Adhoc yang mengalami kenaikan dan anggaran untuk kebutuhan logistik Pilkada,” katanya.
“Porsinya ini sampai delapan puluh persen dari jumlah anggaran yang di usulkan,” sambungnya.
Selanjutnya, ia menerangkan, jika telah ada kata sepakat dari KPU dan Pemprov, KPU akan langsung menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (ADH)
Baca Juga : Jukir Minimarket Pakai Mobil Viral dan Jadi Sorotan Netizen
