Mataram (NTB Satu) – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah besar dan mendalam.
Bahkan dirinya memandang perlu perhatian serius untuk menyelesaikan kekerasan seksual yang kian marak terjadi.
Pihaknya pun telah menerbitkan peraturan untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi. Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021.
Berita Terkini:
- Unram Pastikan Video Syur Viral di Lombok Timur Bukan Mahasiswi KKN
- Pemprov NTB Perbaiki Tata Kelola Dua Pelabuhan di KLU Dongkrak PAD
- Profil Kapolres Bima Kota yang Jadi Sorotan Publik Diduga Terlibat Kasus Kasat Resnarkoba
- Ekonomi NTB Tumbuh Mahal di Atas Struktur yang Rapuh
Merujuk Permendikbudristek tersebut, Nadiem berharap, kampus di Indonesia harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual tidak hanya merusak lingkungan belajar yang seharusnya aman dan inklusif, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan mengganggu perkembangan individu.
Permendikbudristek tersebut juga, kata Nadiem, menggarisbawahi urgensi implementasi PPKS di lingkungan akademik demi terciptanya suasana belajar yang kondusif.
“Dengan meningkatnya kesadaran akan kekerasan seksual ke depan akan semakin ketat pengawasan dan implementasi Permendikbudristek tersebut,” ungkapnya, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) PPKS, dikutip Minggu, 8 Oktober 2023.
