Mataram (NTBSatu) – Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengikuti video conference (Vicon) rapat koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 27 Desember 2023.
Rakor isinya, upaya konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima.
Dalam kesempatan tersebut Pj. Wali Kota didampingi oleh Asisten II Setda Kota Bima, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kadis Pertanian, Kadis Koperindag, Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfotik, Kadis Ketahanan Pangan dan Kabag Ekonomi.
Keikutsertaan Pj. Wali Kota Bima dan jajaran, dalam rangka mengantisipasi inflasi jelang pergantian tahun. Tahun 2023 menuju tahun 2024.
Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kemendagri melalui vicon tersebut merupakan kegiatan rapat rutin mingguan dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi setiap daerah di Indonesia.
Berita Terkini:
- Imbas Perampingan OPD, Sejumlah Pejabat Pemprov NTB Dipastikan Kehilangan Jabatan
- Interpelasi DAK 2024 Akhirnya Masuk Paripurna, Selanjutnya Tergantung Fraksi
- Kesulitan Intervensi Ponpes Bermasalah, Kanwil Kemenag NTB Dorong Aparat Proses Hukum
- Lantik 83 PPIH Embarkasi Lombok, Wakil Gubernur Apresiasi Pelayanan Haji di NTB
Inspektur Jendral Tomsi Tohir, Mewakili Menteri Dalam Negeri yang berhalangan hadir, menyampaikan, bahwa rapat koordinasi mingguan bertujuan untuk persiapan tahun baru.
“Untuk setiap daerah agar melakukan antisipasi berkaitan dengan harga bahan pokok tertentu yang akan naik menjelang pergantian tahun,” ucap Tomsi.
Ia juga menginformasikan untuk 10 provinsi yang tingkat inflasinya tertinggi agar segera berkoordinasi dengan pusat.
“Untuk provinsi yang tingkat inflasinya tinggi, kenapa saya bacakan, agar kepala daerahnya berupaya. Bisa berkoordinasi dengan kami di pusat, atau melakukan pengendalian inflasi mandiri di daerah masing-masing,” terang beliau.
Diakhir sambutannya, ia berpesan kepada narasumber yang akan menyampaikan materi agar tidak melebar diluar topik yang dibahas dan fokus pada item-item bahan pangan yang menjadi indeks kenaikan inflasi di tiap-tiap daerah.
“Kepada narasumber saya menghimbau untuk fokus di item-item itu saja, agar kepala daerah bisa mengambil kesimpulan bahan pangan apa saja yang menjadi pemicu kenaikan inflasi didaerahnya dan untuk teman-teman kepala daerah saya harap fokus, kita harus serius untuk mengatasinya,” ujar beliau.
10 Provinsi dengan Tingkat Inflasi Tertinggi pada bulan November 2023 yaitu Lampung 4,10 %, Maluku Utara 3,90 %, Bangka Belitung 3,87 %, Jambi 3,75 %, Sumatera Selatan 3,52 %, DI Yogyakarta 3,48 %, Kepulauan Riau 3,44 %, Kalimantan Timur 3,30 %, Riau 3,26 % dan Jawa Timur 3,24 %.
10 Provinsi dengan Tingkat Inflasi Terendah pada bulan November 2023 yaitu Bali 2,77%, NTB 2,66 %, Kalimantan Tengah 2,58 %, Kalimantan Utara 2,45 %, Maluku 2,39 %, DKI Jakarta 2,33 %, Sulawesi Barat 2,21%, Kalimantan Barat 2,01%, Papua 1,82 % dan Aceh 1,44 %. (HAK*)
