Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Komisi V Muhammad Akri menilai kontrol pemerintah terhadap rumah ibadah sangat berlebihan.
Ia menilai, dasar adanya usulan dari BNPT itu, akibat kekhawatiran pemerintah terhadap munculnya radikalisme.
Berita Terkini:
- BNPB Bangun 4 Gedung Penanggulangan Bencana Pusdalops di NTB
- Rebranding Jadi MDTV, Ini Reaksi Host Acara NET TV Usai Diakuisisi MD Entertainment
- Mori Hanafi Dorong Harga Tiket Pesawat Turun Permanen
- Tanah Amblas di Lombok Timur Membentuk Lubang Besar Mirip Goa di Dasar Rumah Warga
Ia mendorong fokus utama pemerintah bukan hanya pada rumah ibadah umat Islam saja. Tetapi, seluruh rumah ibadah agama lain pun harus diawasi.
“Tetapi jangan hanya di Masjid saja, tetapi diawasi di semua tempat ibadah, kita harus meminimalisir paham-paham radikal untuk menjaga disintegrasi bangsa,” ujarnya Kamis, 14 September 2023.