Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Komisi V Muhammad Akri menilai kontrol pemerintah terhadap rumah ibadah sangat berlebihan.
Ia menilai, dasar adanya usulan dari BNPT itu, akibat kekhawatiran pemerintah terhadap munculnya radikalisme.
Berita Terkini:
- Dimutasi oleh Gubernur NTB, Doktor Najam: Saya Siap Bekerja di Tempat Baru
- Perkuat Kemitraan Global, NTB Kenalkan Potensi Pariwisata hingga Energi Terbarukan ke Kanada
- UIN Mataram Masuk 100 Top Perguruan Tinggi Nasional Versi Webometrics 2026
- 266 Gempa Terdeteksi di Selat Lombok Selama Enam Hari, BMKG Imbau Mitigasi Mandiri
Ia mendorong fokus utama pemerintah bukan hanya pada rumah ibadah umat Islam saja. Tetapi, seluruh rumah ibadah agama lain pun harus diawasi.
“Tetapi jangan hanya di Masjid saja, tetapi diawasi di semua tempat ibadah, kita harus meminimalisir paham-paham radikal untuk menjaga disintegrasi bangsa,” ujarnya Kamis, 14 September 2023.
