Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Komisi V Muhammad Akri menilai kontrol pemerintah terhadap rumah ibadah sangat berlebihan.
Ia menilai, dasar adanya usulan dari BNPT itu, akibat kekhawatiran pemerintah terhadap munculnya radikalisme.
Berita Terkini:
- Targetkan 15.000 Peserta, Fornas VIII Diharapkan Dongkrak Ekonomi NTB
- Dedi Mulyadi Usulkan Nama Bandung Barat Diubah, Batulayang Mencuat Jadi Pengganti
- Tim Tabur Tangkap Tersangka Korupsi Sumur Bor di Lombok Timur Malam Ini
- LIPSUS – Jejak Darah Pemburu Anak di Bawah Umur
Ia mendorong fokus utama pemerintah bukan hanya pada rumah ibadah umat Islam saja. Tetapi, seluruh rumah ibadah agama lain pun harus diawasi.
“Tetapi jangan hanya di Masjid saja, tetapi diawasi di semua tempat ibadah, kita harus meminimalisir paham-paham radikal untuk menjaga disintegrasi bangsa,” ujarnya Kamis, 14 September 2023.
