Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Komisi V Muhammad Akri menilai kontrol pemerintah terhadap rumah ibadah sangat berlebihan.
Ia menilai, dasar adanya usulan dari BNPT itu, akibat kekhawatiran pemerintah terhadap munculnya radikalisme.
Berita Terkini:
- Bantah Pernyataan Pemkot Bima, Rafidin Tegaskan 28 Tambak Udang Tak Miliki IPAL
- 5 Ekor Sapi Mati dalam Antrean Truk di Pelabuhan Gili Mas, Sebagian Mulai Sakit
- Merasa Tak Disayang, Anak SMP di Lombok Timur Coba Akhiri Hidupnya
- Sosok Rudolf Schenker dan Klaus Meine, Personel Kunci Scorpions dan Kenangan dengan Titiek Puspa dan Lagu “When You Came Into My Life”
Ia mendorong fokus utama pemerintah bukan hanya pada rumah ibadah umat Islam saja. Tetapi, seluruh rumah ibadah agama lain pun harus diawasi.
“Tetapi jangan hanya di Masjid saja, tetapi diawasi di semua tempat ibadah, kita harus meminimalisir paham-paham radikal untuk menjaga disintegrasi bangsa,” ujarnya Kamis, 14 September 2023.
