Mataram (NTB Satu) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyerahkan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Hasil evaluasi ini berupa laporan hasil pengawasan hingga koreksi terhadap penyelenggaraan PPDB 2023.
Ketua ORI, Mokhamad Najih mengatakan, dari pengawasan yang dilakukan pihaknya sejak Maret hingga Agustus 2023, permasalahan PPDB yang terjadi ini bukan pertama kali.
“Melainkan permasalahan yang terus berulang-ulang. Apa yang terjadi dalam masalah PPDB ini harus dicari akarnya dan diselesaikan masalahnya,” ujarnya, di kantor ORI, Selasa, 5 September 2023.
Berita Terkini:
- Sinergi Mahasiwa KKN PMD Unram dan Pelaku UMKM Desa Teros Bangun Ekonomi Lokal melalui Transformasi Branding
- Lebih dari Sekadar Helm dan Rompi, AMMAN Tanamkan K3 sebagai Gaya Hidup
- Pelantikan Serentak Kepala Daerah 6 Februari 2025 Bakal Diundur
- Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tunggu Kebijakan Pusat, Pemprov NTB Minta Honorer Sabar
Pihaknya pun mendorong agar para pengambil kebijakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pelaksanaan PPDB di tahun mendatang.
“Sehingga kita harapkan PPDB di masa datang tidak menyisakan masalah sosial yang menggelisahkan masyarakat,” tuturnya.
ORI juga memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan PPDB tahun depan. Anggota ORI, Indraza Marzuki menyampaikan, saran perbaikan jangka pendek adalah perbaikan regulasi PPDB, terutama pada mekanisme pelibatan dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
