Rektor hingga Mahasiswa Perlu Tahu Aturan Baru Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi

Mataram (NTB Satu) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan aturan baru mengenai akreditasi perguruan tinggi. Aturan terbaru akreditasi ini hanya dua yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (Permendikbudristek) Nomor 53 tahun 2023. Aturan tersebut pun berbeda dari aturan akreditasi sebelumnya, yang terdiri empat kategori akreditasi, yakni akreditasi unggul, baik sekali, baik, dan tidak terakreditasi. Berita Terkini: "Sekarang kita memindahkan, menyederhanakan, membuat ini lebih simpel. Status akreditasinya kita sederhanakan, pemerintah yang akhirnya menanggung biaya akreditasi wajib, dan pengumpulan proses akreditasi di tingkat Departemen," jelas Mendikbudristek, Nadiem Makarim saat peluncuran Permendikbudristek terbaru, dikutip dalam siaran langsung di Youtube Kemendikbud RI, Minggu, 3 Agustus 2023. Tidak hanya akreditasi perguruan tinggi saja, akreditasi program studi (prodi) turut mengalami perubahan. Nadiem menyampaikan, akreditasi prodi kini terdiri dari terakreditasi oleh lembaga internasional, akreditasi unggul, terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Mengenai pembiayaan, Nadiem menerangkan, khusus prodi yang belum mendapat akreditasi wajib, maka biaya akreditasinya ditanggung pemerintah. “Sedangkan bagi prodi yang sudah berstatus terakreditasi dan mau meningkatkan status ke akreditasi unggul, maka biayanya ditanggung perguruan tinggi masing-masing. Khusus bagi prodi yang sudah terakreditasi oleh lembaga internasional, maka tidak perlu akreditasi nasional lagi,” terangnya. Berita Terkini: Nadiem menjelaskan, status terakreditasi artinya perguruan tinggi dan prodi tersebut sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Sedangkan status akreditasi unggul berarti memenuhi standar Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), lanjutnya, dan standar LAM harus melampaui SN Dikti yang merupakan standar minimum. "Ini voluntary, tidak wajib. Bagi yang ingin terakreditasi unggul, approach LAM, dan itu voluntary. Tentunya standar LAM lebih tinggi dari standar SN Dikti," ujarnya. Status akreditasi itu wajib, tetapi unggul itu tidak wajib dan yang wajib, tambahnya, itu secara penuh ditanggung pemerintah. “Ini penting untuk universitas-universitas kita yang skalanya lebih kecil, PTS (perguruan tinggi swasta), yang komplain atas betapa besarnya beban ini. Alhamdulillah sekarang itu beban ditanggung negara secara penuh,” sambungnya. Menurutnya, perubahan kebijakan akreditasi di perguruan tinggi dan prodi membuat standar yang menjadi dasar akreditasi lebih jelas dan sederhana. Sebab, akreditasi per prodi kini disederhanakan sehingga bisa dilaksanakan di tingkat departemen. Kebijakan baru ini juga, kata Nadiem, memungkinkan permintaan data tidak bolak-balik diminta di fakultas dan perguruan tinggi. Berita Terkini: "Dari perspektif perguruan tinggi, ini ribetnya (dulu) luar biasa. Saya mengakui. Jadi kepala prodi di mana-mana diminta data yang sama, overlap dengan prodi di bawah fakultas yang sama itu besar sekali. Meminta data yang sama again. Padahal data itu sudah ada di tingkat fakultas atau departemen. Tidak masuk akal," ungkapnya. Sehingga sekarang, untuk pertama kali, tuturnya, akreditasi bisa dilaksanakan di tingkat unit pengelola prodi tersebut, yaitu departemen, jurusan, sekolah, atau fakultas. “Jadi dekannya saja yang repot, tetapi lebih efisien. Ini mengurangi sekali beban administrasi perguruan tinggi,” pungkasnya. (JEF)