Mataram (NTBSatu) – Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim mendukung penuh rencana Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal membentuk tim percepatan pembangunan daerah.
Menurut Hamdan, tim percepatan ini sangat dibutuhkan untuk membantu gubernur dan OPD terkait dalam mempercepat mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Terutama pada sektor-sektor rill seperti pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemisikinan.
“Kita butuh berlari dalam membangun daerah ini. Karena itu, menurut saya tim percepatan ini malah sangat penting. Jadi karena dia penting maka gubernur perlu mempercepat pembentukannya,” jelas Hamdan kepada NTBSatu, Jumat, 4 April 2025.
Terhadap pembentukan tim percepatan, politisi Partai Golkar ini tidak mempermasalahkan apabila pembiayaan termasuk penggajiannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Menurutnya, sepanjang melalui kajian dan sesuai aturan, maka tidak masalah menggunakan APBD. Apalagi dalam hal efisiensi, sudah dipetakkan porsinya dalam APBD mana saja segmen atau sektor yang terdampak kebijakan tersebut.
“Jadi, karena tim yang akan dibentuk nanti adalah membantu gubernur, menurut saya tidak masalah untuk menggunakan APBD,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD NTB inj.
Namun di samping itu, ia menekankan, tim percepatan ini nantinya harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Serta, mampu memahami struktur anggaran. Baik secara makro maupun mikro.
“Tidak masalah dari unsur mana pun tim percepatan ini, kecuali ASN. Tapi satu, harus profesional. Mau dari akademisi, unsur relawan, silakan saja. Yang penting profesional dan memiliki pemahaman terhadap anggaran,” tegasnya.
“Saya percaya Pak Gubernur sangat memahami soal profesionalime itu dan beliau sangat paham bagaimana menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat,” tambahnya.
Tim Percepatan Beda dengan Stafsus
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menekankan, orang-orang yang bergabung dalam tim ini, dipilih berdasarkan kompetensinya di bidang tersebut. Bukan berdasarkan kepentingan politik. Apalagi atas dasar kedekatan satu sama lain.
Tim penguatan ini, kata Iqbal, tidak tersebar di tiap-tiap OPD seperti Staf Khusus (Stafsus). Mereka hanya akan berkoordinasi dengan OPD.
“Satu tim dia bentuknya. Tim itu hanya untuk membantu, jadi tetap yang di depan adalah OPD. Tidak mengambil alih kerja OPD,” tuturnya.
Sementara untuk pembiayaan seperti penggajian dan sejenisnya, kata Iqbal tetap bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kan (tim percepatan, red) mau kita masukkan ke sistem. Nanti kita cari bagaimana skema menggunakan APBD ini agar tidak melanggar aturan yang ada. Jadi ini bukan stafsus. Bukan orang yang kita kasih status terus nganggur dan dapat gaji tiap bulan,” jelasnya.
“Ini tim yang bekerja tiap bulan. Tim ini bekerja dengan benar dan kompak, kecil tapi tetap berfungsi mendorong dan membantu koordinasi percepatan,” tambahnya.
Sebelumnya, Iqbal menegaskan, tim ini bukanlah pengangkatan stafsus. Tim ini lebih bersifat teknokratis, berisi orang-orang yang memiliki keahlian dan kapabilitas di bidangnya.
“Ini bukan stafsus, ini satu tim. Mereka kita pilih bukan karena relawan, tetapi karena memang teknokrat. Orang yang punya justifikasi untuk memberikan advice dan koordinasi antar OPD,” jelasnya, kemarin.
Menurut pria kelahiran Lombok Tengah ini, tim yang akan dibentuk ini tidak terikat dengan lembaga lainnya. “Fokus utama mereka adalah membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan program berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (*)
