Mataram (NTB Satu) – KPU Provinsi NTB melakulan evaluasi penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se NTB.
Dalam paparannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud meminta kepada KPU Kabupaten/Kota se NTB untuk segera melakukan sosialisasi hasil penataan dapil ini.
“Jangan jadi beban KPU saja tapi libatkan stakeholder lain dalam sosialisasi, karena dapil amat strategis, lebih-lebih saat pemungutan suara nanti, sangat berkaitan berapa jumlah surat suara yang akan diberikan kepada pemilih di TPS,” tegas Suhardi pada saat memberikan sambutan Selasa 11 April 2023 di Senggigi.
Kemudian Ketua Divisi Teknis Zuriati menyampaikan hal yang sama untuk meminta khusus kepada Ketua Divisi Sosdiklih Parmas untuk membuat kreasi sosialisasi. Selain dalam forum tatap muka, harus dibuat juga sosialisasi di seluruh media sosial KPU terkait denhan masalah dapil ini. “Buatlah semenarik mungkin,” ungkap Zuriati.
Menurutnya, dapil sangatlah strategis karena menjadi penentu dalam segala keputusan yang akan diambil oleh peserta pemilu nantinya.
Dapil juga merupakan arena dalam perebutan kursi DPRD dan erat kaitannya juga dengan pencalonan anggota DPRD pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) nantinya.
“Tentu partai politik harus mempersiapkan tak hanya calon anggota DPRD saja, namun juga mempersiapkan calon-calon perempuannya untuk memenuhi kebutuhan 30 persen perempuan masing-masing Dapil,” tutur Zuriati.
Berbeda dengan Zuriati, Ketua Divisi Sosialisasi Parmas Agus Hilman lebih menyoroti jalannya evaluasi. Ia mengapresiasi usulan dari KPU Kabupaten/Kota bahwa dalam penataan dapil perlu memperhatikan aspek daerah tertinggal.
“Tentu ini sudut pandang yang baru dan cukup menarik untuk penataan dapil pada pemilu berikutnya,” ungkap Hilman.
Evaluasi ini dilakukan dengan mengundang pula dari pihak KPU Kabupaten/Kota. Lalu ada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, dan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB yang semuanya turut hadir pada kesempatan itu. (ADH)
Lihat juga:
- Gubernur NTB Nilai Satgas PPKS di Ponpes tak Urgen, Aktivis Anak: Justru Itu yang Belum Ada
- PPATK Sebut Korupsi dan Narkotika Jadi Kejahatan Tertinggi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sidang Perdana Gugatan Mobil Esemka dan Ijazah Digelar Besok, Jokowi Bakal ke Vatikan?
- Hakim Jatuhkan Vonis Dua Terdakwa Korupsi KUR BSI Petani Porang
- LIPSUS – Jalan Mundur Layanan Kesehatan NTB
- Interpelasi DAK 2024 Terancam Dijegal: Golkar Abstain, 2 Fraksi Bertahan
