Mataram (NTB Satu) – Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat heran, ambulans tak digratiskan untuk membantu pemulangan jenazah dari rumah sakit ke kampung halaman. Fakta itu didapati saat mengurus jenazah koleganya di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB belum lama ini. Karena itu, ia mendesak Pemda di kabupaten dan kota di NTB mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk biaya ambulans.
Desakan itu muncul setelah fakta yang didapati Rachmat Hidayat, selama ini ternyata tidak ada bantuan dari daerah bagi proses pemulangan jenazah dari rumah sakit ke kampung asal almarhum atau almarhumah.
Minggu 26 Maret 2023 lalu, Rachmat mengurus langsung pemulangan jenazah Syahril Bulakea, Adik bungsu mantan Hakim Agung Sulaiman Bulakea yang ia anggap seperti keluarganya sendiri. Syahril meninggal saat dirawat di RSUD Provinsi NTB dan jenazahnya harus dipulangkan ke Dompu, tanah kelahirannya.
“Saya terkejut mendapat kabar duka meninggalnya almarhum. Kepada keluarga almarhum, saya berjanji akan mengurus pemulangan jenazah ke Dompu. Saya langsung meminta bantuan Direktur RSUD Provinsi NTB agar seluruh yang diperlukan untuk proses pemulangan jenazah ke Dompu dipersiapkan. Segala pembiayaan saya tanggung,” ungkap Rachmat.
Setelah melepas jenazah bersama seluruh keluarga besar yang hadir di rumah sakit, Rachmat mengaku langsung berkomunikasi dengan Direktur RSUP NTB, dr. Herman Mahaputra untuk menyelesakan pembiayaan.
“Tapi kata Dokter Jack (Sapaan Direktur RSUP NTB, red), dia yang tanggung semua atas nama pribadi,” ungkap Rachmat.
Terlepas dari komunikasi biaya itu, Rachmat Hidayat menanyakan pembiayaan penggunaan ambulans rumah sakit untuk jenazah ke daerah asalnya. Oleh dr. Jack, dijawab bahwa RSUD Provinsi NTB tidak memiliki anggaran dimaksud.
Berangkat dari situasi fiskal rumah sakit yang tak memungkinkan menanggung biaya ambulans itu, Rachmat Hidayat mendesak seluruh Pemda di NTB untuk mengalokasikan dari APBD masing masing untuk membantu keluarga yang mengalami musibah.
Pengalaman langsung mengurus pemulangan jenazah itulah yang membuat Rachmat tersadar, betapa pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam membantu biaya pemulangan jenazah warganya yang meninggal di rumah sakit. Sebab, kata Rachmat, biaya pemulangan tersebut menyangkut dana yang tidak sedikit.
Apalagi jika pemulangannya dari Mataram ke daerah-daerah di Pulau Sumbawa mulai dari Sumbawa, Dompu, hingga Bima.
“Biaya pemulangan untuk ke kota-kota seperti Dompu dan Bima saja begitu tinggi. Bagaimana jika warga NTB tersebut tinggalnya di Doroncanga di kaki Tambora, atau di Sape, yang ada di ujung paling timur Kabupaten Bima?. Pasti sangat besar,” yakin Rachmat.
Dipastikan Anggota Komisi VIII DPR RI ini, biaya tersebut akan sangat memberatkan bagi keluarga pasien yang meninggal. Padahal, di saat yang sama, mereka sedang ditimpa kemalangan.
Instruksikan Fraksi PDI Perjuangan Berjuang
Ia lantas menginstruksikan Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan untuk menyiapkan anggaran untuk membantu biaya pemulangan jenazah warga NTB yang meninggal di rumah sakit.
Penyiapan anggaran tersebut di APBD dinilai sangat mendesak, lantaran biaya ambulans untuk pemulangan jenazah kerap menjadi beban berat bagi keluarga yang sedang ditimpa duka.
“Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan yang duduk di Komisi V DPRD NTB, wajib memperjuangkan ketersediaan anggaran ini. Ini instruksi resmi partai. Bila berlu, jangan beri persetujuan jika anggaran untuk membantu pemulangan jenazah ini belum ada di APBD,” tegas Rachmat.
Wujud paling nyata kehadiran pemerintah kata Rachmat, adalah menyiapkan pembiayaan untuk membantu pemulangan jenazah tersebut. Karena itulah, dirinya menginstruksikan langsung Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan untuk menggunakan hak budgeting yang dimilikinya agar memperjuangkan anggaran tersebut di APBD NTB saat pembahasan anggaran di Komisi V.
“Anggaran ini harus dan wajib diperjuangkan. Ini semuanya untuk masyarakat. Jangan tambah lagi kemalangan mereka. Biarkan masyarakat menerima jenazah keluarganya di kampung halamannya tanpa harus memikirkan biaya-biaya ambulans,” kata Rachmat.
Ditegaskannya, mestinya, alokasi anggaran seperti inilah yang harus diperjuangkan mati-matian oleh para wakil rakyat. Alih-alih memperjuangkan anggaran yang orientasinya proyek fisik belaka.
“Ini demi kemanusiaan. Inilah wujud sesungguhnya keadilan sosial itu. Karena itu, Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan harus memperjuangkan ini,” tandasnya.
Pada saat yang sama, Rachmat juga meminta agar Gubernur H Zulkieflimansyah juga bisa menjadikan hal ini sebagai perhatian.
Ditegaskannya, pasti akan menjadi pengalaman yang sangat pahit bagi setiap keluarga dari Bima, Dompu, Sumbawa, mapun Sumbawa Barat, manakala mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar saat hendak memberangkatkan jenazah keluarganya dari Mataram menuju kampung halaman mereka.
“Anggaran inilah yang harusnya di urus. Harus disiapkan. Jangan yang lain-lain yang diurus. Kita minta ini juga agar menjadi perhatian Pak Gubernur,” imbuh Rachmat. (HAK)
