Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menggelar rapat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Disnakertrans kabupaten dan kota di NTB.
RKPD bertujuan untuk menyelaraskan program kerja pemerintah kabupaten dan kota dengan program kerja Pemprov NTB.
Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi S.Sos., M.H., mengatakan, pada tahun 2024 Pemprov NTB masih memiliki pekerjaan rumah kolektif.
Gede menjelaskan, pekerjaan rumah tersebut adalah merancang program terpadu untuk dapat menurunkan angka pengangguran, mewujudkan Zero Unprosedural PMI, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis serta mengembangkan ketransmigrasian yang terpadu serta produktif sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan dan penciptaan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gede, pembangunan ketenagakerjaan di NTB saat ini sudah on the right track. Indikator utamanya adalah jumlah tenaga kerja tahun 2022 sebesar 2,79 juta sedangkan penduduk yang bekerja 2,71. Artinya, angka pengangguran sebaanyak 80 ribu setara dengan 2,98 persen tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD NTB tahun 2022, yaitu 3,17 persen.
Meskipun begitu, jumlah penambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya mencapai 50 ribu orang lebih. Gede menyatakan, dibutuhkan penyiapan kesempatan kerja yang baik untuk mengatasi tingginya jumlah angkatan kerja baru.
“Butuh strategi dan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat sehingga dapat menyerap angkatan kerja dan tidak menambah jumlah pengangguran,” ujar Gede saat memimpin RKPD apat Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Aula Kantor Disnakertrans NTB, Selasa, 14 Februari 2023.
Pada aspek penyerapan angkatan kerja, Gede menyebutkan ada empat isu utama yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, pertumbuhan angkatan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan dunia industri atau kesempatan, kemudian belum terserapnya angkatan kerja, karena belum ada link and match antara calon tenaga kerja dengan dunia industri.
Ketiga, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat akan menggeser peluang kerja yang awalnya dilakukan oleh manusia menjadi mesin serta memerlukan link and match dalam mempersiapkan calon tenaga kerja agar memenuhi tren industri ke depan.
Ke depannya, untuk mengurangi pengangguran, mesti menyiapkan pola tertentu untuk lapangan kerja dan kesempatan kerja yang lebih banyak, yaitu mendorong UMKM, IKM, serta industri menengah dan besar yang harus terus menyerap tenaga kerja.
Oleh karena itu, seluruh proyek investasi yang ada di NTB harus dapat menyediakan lapangan kerja.
Selain mendorong pertumbuhan industri menengah dan besar, diperlukan program pendampingan atau pelatihan bagi SDM calon tenaga kerja yang diarahkan untuk mewujudkan kewirausahaan mandiri.
“Dengan menyiapkan SDM untuk menjadi karyawan, hal tersebut akan membentuk calon-calon wirausaha mandiri. Sehingga, akan dapat menciptakan lapangan kerja,” terang Gede.
Untuk diketahui bersama, sejak tahun 2021, Disnakertrans NTB merilis dua program unggulan, yaitu Program Pelatihan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus. Program tersebut turut melibatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), LPKS dan BLK Komunitas yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi skill yang dibutuhkan industri, termasuk pelatihan untuk mempersiapkan Calon Pekerja migran infonesia (CPMI) yang ingin bekerja diluar negeri.
“Bagi pencari kerja yang belum terserap di dunia industri akan diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha baru dan difasilitasi peralatan, modal serta akses marketing. Mereka juga disambungkan dengan dunia pemasaran, dinas dinas terkait seperti perindustrian maupun perdagangan serta peningkatan produktivitas,” tandas Gede.
Sementara itu, Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto mengatakan, berbagai fenomena yang terjadi akan menjadi tantangan dalam dunia ketenagakerjaan.
Salah satu tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia yaitu bonus demografi. Bonus demografi artinya produktivitas Indonesia meningkat karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif.
“Isu-isu strategis ketenagakerjaan menjadi pembahasan penting untuk menjadi dasar program rencana kerja,” terang Nano.
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan dapat sinkron dengan mudah terhadap perusahaan yang membutuhkan calon pekerja yang kompeten.
“Arah kebijakan prioritas RKP 2023 meningkatkan produktivitas untuk mendorong pemulihan dunia usaha dan bertransformasi untuk ekonomi berkelanjutan,” pungkas Nano. (GSR)
