IKLAN
Advertorial

Disperin NTB Harap IKM Dapat Produksi Saus Tembakau Secara Mandiri

Mataram (NTB Satu) – Saat ini, beberapa IKM di NTB masih terus memesan saus-saus tembakau dari luar NTB. Hal tersebut cukup disayangkan, mengingat NTB adalah salah satu daerah penghasil tembakau terbesar.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Perindustrian (Disperin) NTB berkomitmen untuk membina para IKM agar menghasilkan saus tembakau yang berasal dari NTB.

IKLAN

Kepala Bidang Pembangunan Sumberdaya Industri Disperin NTB, Lalu Luthfi, ST., M.Si., mengatakan pihaknya telah membina para IKM agar tidak lagi mengambil saus-saus tembakau dari luar NTB. Menurutnya, apabila melihat komposisi yang terdapat dalam saus-saus tembakau, produk tersebut sangat mungkin untuk dihasilkan di NTB.

“Oleh karena itu, kami terus melatih para IKM untuk dapat menyediakan kebutuhan saus tembakau bagi para produsen rokok,” ujar Luthfi, Kamis, 3 November 2022.

Ke depannya, Luthfi berharap agar para IKM di NTB dapat memproduksi saus tembakau secara mandiri. Sebab, hal tersebut akan meningkatkan pendapatan daerah.

“Kalau dihitung-hitung, akan jauh lebih murah jika bikin saus tembakau secara mandiri. Saya yakin, pasti bisa,” tandas Luthfi.

Saat ini, berbagai program Disperin NTB tentang peningkatan kualitas tembakau, diketahui didanai oleh Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau (DBHCHT).

Ketentuan terbaru mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 dengan pokok pengaturan, yaitu empat puluh persen untuk kesehatan, kemudian lima puluh persen untuk Kesejahteraan Masyarakat (termasuk tiga puluh persen peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri dan dua puluh persen pemberian bantuan) serta sepuluh persen untuk penegakan hukum.

Sosialisasi tentang Pidana Rokok Ilegal

Pengedar ataupun penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam Pasal 54 “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Maka dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar”.

Dalam Pasal 56 “Setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini. Maka dipidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Bagaimana mengenal rokok ilegal?

Ciri-ciri rokok ilegal dengan metode sederhana, yaitu pengamatan secara langsung. Cirinya adalah rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai palsu, dan rokok dengan pita cukai salah peruntukan.

Maka siapapun yang sedang menjalankan bisnis rokok dengan cukai illegal, maka disarankan hentikan dari sekarang. Hal ini gencar disosialisasikan stakeholders yang terlibat, seperti Bea Cukai, Sat Pol PP Provinsi NTB, Bappeda NTB, serta Pemda Kabupaten dan Kota. (GSR)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button