Mataram (NTB Satu) – Persentase penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap kontrak di lingkup Provinsi NTB rata-rata sebesar 43,94 persen berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB hingga 31 Agustus 2022.
Terdapat lima Pemda berada di bawah 43,94 persen yaitu Provinsi NTB 22,96 persen, Kota Mataram 23,09 persen, Kabupaten Bima 37,94 persen, Kabupaten Sumbawa 42,13 persen dan Kota Bima 42,65 persen karena dokumen persyaratan penyaluran tahap II masih dalam reviuw APIP.
Terkait dengan hal tersebut, Sekda NTB H.Lalu Gita Ariadi mengatakan, Pemprov NTB tetap mengedepankan kehati-hatian dalam melaksanakan program DAK Fisik di lapangan. Saat semua syarat berdasarkan ketentuan sudah terpenuhi, maka pelaksanaan program akan tetap berjalan dengan baik.
“Kita sedang berada di era ledakan partisipasi dan keterbukaan, namun bombardir yang sedemikian rupa juga memunculkan dampak agar lebih hati-hati untuk melaksanakan segala hal. Ketika semua sudah oke, running well maka kita genjot. Tenggat waktu menjadi atensi kami dalam mengekseskusi itu,” kata Lalu Gita Ariadi kepada NTB Satu.
Sepanjang juklak dan juknis sudah jelas kata Sekda maka hal itu akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program DAK Fisik. Namun terkadang salah satu tantangan yang dihadapi di lapangan yaitu adanya perubahan kebijakan di tengah jalan. Tentu hal ini akan memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian.
“Seperti keluhan- keluhan sebelumnya juga sering rendah tingkat serapannya, namun ketika juklak dan juknis dipedomani dan tak ada perubahan, administrasi siap semua, kencang juga serapan DAK Fisik dan kita selalu menjadi nomor baik dalam realisasi pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala DJPb NTB Sudarmanto menjelaskan perkembangan kinerja penyaluran TKDD sampai dengan akhir Agustus 2022. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan 31 Agustus 2022 terealisasi sebesar Rp910,75 miliar atau 40,10% dari pagu.
Kinerja penyaluran DAK Fisik sebesar 40,10% tersebut lebih tinggi dari kinerja tahun lalu (31,18%) dan juga lebih tinggi dari kinerja rata–rata nasional (29,95%). Bahkan kinerja penyaluran DAK Fisik Provinsi NTB sampai dengan 31 Agustus 2022 berada pada peringkat 2 nasional.
“Namun bila diperbandingkan antara realisasi penyaluran DAK Fisik terhadap kontrak, maka persentase penyaluran DAK Fisik terhadap kontrak lingkup Provinsi NTB rata-rata sebesar 43,94 persen, terdapat lima Pemda berada di bawah 43,94 persen salah satunya Provinsi NTB yaitu 22,96 persen,” katanya.
Sampai dengan 31 Agustus 2022, realisasi DAK Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 52,82% dari periode yang sama di tahun yang lalu.
Sementara realisasi DAK Non Fisik ( BOS-BOP) di Provinsi NTB sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp732,54 miliar atau 62,91% dari pagu untuk 1.921.323 siswa, dengan rincian penyaluran BOS Rp656,14 miliar (64,28%) untuk 1.713.306 siswa, BOP PAUD Rp65,99 miliar (54,51%) untuk 195.533 siswa dan BOP Pendidikan Kesetaraan Rp10,54 miliar (46,32%) untuk 12.484 siswa.(GSR)