Mataram (NTB Satu) – Puluhan mahasiswa dari berbagai Universitas yang tergabung dalam Aliansi BEM NTB Raya menggeruduk kantor DPRD Lombok Timur. Kedatangan puluhan mahasiswa tersebut, untuk mempertanyakan wacana kereta gantung yang akan dibangun di kawasan TNGR.
Koordinator Umum Aliansi, Jundi Arzaki mengatakan wacana kereta gantung yang akan dibangun di kawasan Gunung Rinjani akan menyebabkan kerusakan hutan. Terlebih kajian secara amdal dan lainnya belum jelas.
“Akan banyak pohon-pohon yang akan ditebang pada proyek itu nantinya, karena kereta gantung ini akan dibuat terpanjang di dunia, tentu hal itu juga akan mengganggu ekosistem endemik yang ada di gunung,” ucapnya kepada awak media di Kantor DPRD Lotim, Selasa 28 Juni 2022.
Meski kereta gantung rencananya akan dibangun di Lombok Tengah, dampak negatif secara langsung dinilai akan berimbas juga ke Kabupaten Lotim. Baik dari segi ekonomi masyarakat sekitar gunung yang mengandalkan penghasilan dari pendakian maupun kerusakan hutan di pegunungan.
“Bagaimana nasib para porter jika adanya kereta gantung ini, dan juga kita tidak ingin hutan kita dieksploitasi,” katanya.
Adapun massa meminta agar Pemprov NTB membuka secara terang-terangan amdal yang saat ini sedang dibahas, dengan kajian yang sangat dalam agar tidak merugikan masyarakat sekitar.
“Masih banyak kejanggalan-kejanggalan pada kereta gantung ini sehingga kita minta Pemprov NTB untuk mengkaji ulang,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengatakan pembuatan kereta gantung itu masih dalam wacana. Kalau pun akan dibangun, tentu harus memperhatikan dampak yang diakibatkan dari warga sekitar, termasuk bagi masyarakat di Lotim.
“Dampak negatif perlu dibahas, percuma membangun jika merugikan masyarakat dan dampak positifnya juga tidak banyak,” tegasnya.
Daeng menegaskan akan melanjutkan tuntutan massa dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan Pemprov untuk membahas lebih dalam wacana kereta gantung. Hal itu agar dampak negatif dari pembangunannya tidak merembet ke wilayah lain.
“Nanti kita akan bahas ini dengan instansi terkait agar semuanya bisa jelas,” pungkasnya. (MIL)
