Mataram (NTB Satu) – Hubungan Dinas Perhubungan (Dishub) dengan DPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB memanas, dipicu ketersinggungan akibat miskoordinasi. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB meminta kedua pihak akhiri konflik dan fokus pada pagelaran World Superbike (WSBK) yang sudah di depan mata.
Harapan itu disampaikan Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum Senin (26/10). “WSBK tinggal 24 hari lagi. Mari kita bekerja dan bekerja, fokus sukseskan WSBK,” kata Junaidi kepada wartawan.
Ia berharap, antara personal maupun institusi, Kepala Dinas Perhubungan, Lalu Mohammad Faozal dengan Ketua DPD PHRI Ni Ketut Wolini tidak perlu saling menyalahkan.
“Antara Pak Ocal (sapaan Lalu Mohammad Faozal) dengan Bu Wolini tidak perlu diperpanjang dan saling menyalahkan,” sarannya.
Pada kesempatan itu, Junaidi memberikan klarifikasi terkait pertemuan antara Dinas Pariwisata, Organda NTB dan perwakilan pengusaha hotel beberapa waktu lalu adalah agenda dalam upaya koordinasi kelancaran event kelas dunia WSBK.
Dinas Perhubungan mengundang pihaknya dan pengusaha hotel agar terkoneksi antara jadwal tamu dengan transportasi. Organda dan Dishub sangat berkepentingan agar tamu yang sudah booking kamar hotel, dapat terlayani dengan baik transportasi dari beberapa penjuru pintu masuk, mulai dari bandara maupun pelabuhan.
Ia menilai tidak produktif jika saling menyalahkan, apalagi muncul anggapan ada pihak yang menjegal pelaksanaan WSBK.
“Apa yang dilakukan Kadishub ini bukan personal. Tapi untuk memastikan kelancaran transportasi. Jadi gak perlu saling curiga,” ajaknya.
Secara teknis dijelaskan, fungsi Organda dalam event ini adalah memastikan jumlah hunian hotel yang berasal dari reservasi tamu, kemudian disesuaikan dengan kesiapan maksimal transportasi. Tidak lain agar terhindar miskomunikasi dan tamu tidak terlayani.
Sebab pada pelaksanaannya nanti, semua kendaraan pengangkut tamu harus berlabel, ditandai stiker dari Organda. Kendaraan angkutan yang berstiker inilah mengangkut tamu, jika tidak ada label tidak dibolehkan.
“Makanya kita minta seluruh hotel data berapa reservasi kamar, supaya kami siapkan transportasinya. Jangan sampai tamu VIP hotel, tapi tidak ada transportasinya. Ini bisa jadi masalah. Maka itulah pentingnya kooordinasi. Bukan saling mencurigai,” ujarnya.
Jika tidak diatur, malah jadi masalah, karena transportasi harus terpenuhi kualifikasi sesuai syarat dari Organda. Seperti driver online, yang teregister 300 kendaraan mendapat izin angkut, namun jumlah armada mencapai 1000 lebih. Jika tidak diatur, menurutnya, bisa jadi konflik rebutan kesempatan menjajakan transportasi tamu.
Sebelumnya Wolini menuding ada upaya terselubung Kadishub Provinsi NTB untuk mengganggu pelaksanaan WSBK. Dalil Wolini, Dishub mengundang para manager dan pengurus hotel tanpa sepengetahuan pihaknya, padahal saat bersamaan ada agenda penting lain.
Sementara Ocal menanggapi dingin tudingan tersebut. Baginya, itu salah alamat. Justru fungsinya sebagai instansi teknis di Pemprov NTB totalitas mensukseskan WSBK dengan mengatur kelancaran rute dan transportasi. (HAK)
