Mataram (NTBSatu) – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau masyarakat untuk memastikan seluruh proses keberangkatan kerja luar negeri berjalan legal.
Imbauan penting ini menyusul semakin terbukanya berbagai peluang kerja luar negeri bagi tenaga kerja asal NTB, dari Asia hingga Eropa.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon menegaskan, pentingnya jalur resmi agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) memperoleh jaminan perlindungan hukum dan terhindar dari penipuan.
Untuk mengakses informasi lowongan kerja resmi, Aidy mendorong masyarakat menggunakan aplikasi digital SIAPkerja dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui ponsel masing-masing.
“Masyarakat dapat menggunakan aplikasi SIAPkerja langsung melalui ponsel dan mendatangi Disnakertrans hanya untuk berkonsultasi,” ujar Aidy, Senin 5 Oktober 2026.
Selanjutnya, Aidy membeberkan, potensi penyerapan tenaga kerja luar negeri asal NTB saat ini mencatatkan tren sangat positif di pelbagai negara.
Selain kesiapan kuota ready going sebanyak 2.140 calon pekerja tujuan Jepang, permintaan tenaga kerja juga datang besar dari kawasan lain.
Bahkan, Aidy menyebut negara Turki tercatat mengajukan permintaan lebih dari 3.000 posisi khusus untuk sektor pariwisata serta bidang industri hospitality.
Di samping itu, peluang kerja prosedural juga terbuka lebar di Taiwan, Qatar, hingga Rumania untuk mengisi kebutuhan sektor pertambangan.
Melalui penyerapan tenaga kerja secara resmi ini, pemerintah berharap dapat menekan angka pengangguran terbuka NTB yang mencapai 966 ribu orang.
Dukungan Pembiayaan KUR PMI Tanpa Agunan
Guna mendukung kemudahan calon pekerja jalur legal, Pemprov NTB bersama PT Bank NTB Syariah meluncurkan pembiayaan KUR PMI tanpa agunan.
Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Nazarudin menjelaskan, skema ini hadir atas instruksi Gubernur NTB demi memangkas jeratan pinjaman.
“Ini sebuah terobosan transformatif yang kita lakukan untuk membangun NTB dari sisi kebutuhan finansial masyarakat, terutama PMI,” kata Nazarudin.
Ia menegaskan bahwa langkah ini sekaligus menjadi solusi nyata untuk memangkas tradisi masyarakat yang sering menggadaikan aset keluarga sebelum berangkat.
Pihaknya menekankan kesiapan mengawal pembiayaan real cost berakad ijarah dengan mengalokasikan plafon anggaran sebesar Rp5 miliar pada tahun ini.
Selanjutnya, pembiayaan ini memprioritaskan calon pekerja migran yang seluruh dokumen legalitas keberangkatannya telah terpenuhi secara sah dan lengkap.
Nazarudin menambahkan, syarat utama pembiayaan tanpa agunan ini meliputi kepemilikan visa resmi, Certificate of Eligibility, serta kepastian kontrak kerja.
Akhirnya, Bank NTB Syariah mengadopsi model avalis dengan menggandeng LPK SO serta P3MI resmi sebagai agen pendamping keberangkatan pekerja. (*)
